REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mutasi terhadap 20 pejabat penting di pemerintah kota setempat dengan menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang berlaku mulai 2022.
"Hari ini memang ada sejumlah penempatan untuk SOTK yang baru. Di situlah, juga ada penyesuaian nama (dinas) sehingga pasti ada mutasi," kata Wali Kota Eri saat melantik 20 pejabat penting di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/12).
Menurut Eri, ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang digabung, di antaranya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR).
Kedua dinas ini digabung menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). Pada posisi Kepala DPRKPP, Wali Kota Eri mempercayai Irvan Wahyudrajad yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan.
Selanjutnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang digabung menjadi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKORP).
Untuk mengisi posisi Kepala DKKORP, ada nama Wiwiek Widayati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan. Selain menyesuaikan dengan SOTK baru, juga ada pergeseran dengan mempertimbangkan kualitas masing-masing figur.
Oleh karena itu, selain kepala dinas, ada pengisian sejumlah jabatan fungsional, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawatiyang kini menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Berikutnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas Kota Surabaya Irvan Widyanto yang kini menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selain itu, juga Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita yang kini menjadi Asisten Adminstrasi Umum.
Ada pula sejumlah pengisian staf ahli. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kota SurabayaM. Afghani Wardhana menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan; Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Supomo yang kini menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
"Wali Kota tak bisa bergerak sendiri. Kami butuh pendamping. Makanya, ada staf ahli wali kota. Itu harus kembalikan ke muruahnya. Mereka orang-orang hebat," kata Eri.
Ia menegaskan bahwa pengisian beberapa posisi oleh sejumlah nama juga memastikan kapabilitas masing-masing figur. Hal ini dibuktikan dengan hasil asesmen. "Bukan hanya oleh Pemkot, melainkan juga sejumlah pihak lain, yakni pihak pemerintah provinsi, akademikus, panitia seleksi, dan 360 degree assessment (asesmen 360 derajat). Bahkan, asesmen dilakukan empat kali," kata Eri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
