REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan pentingnya segera memiliki infrastruktur dan ekosistem digital yang mumpuni. Dia mengatakan, infrastruktur dan ekosistem digital yang baik dinilai mampu memicu lahirnya kolaborasi yang efektif antara pihak pemerintah dan industri.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail mengatakan, pemerintah harus berperan setidaknya dalam dua hal agar memberikan standar dan kemudahan izin bagi pelaku usaha digital. Pertama, berhubungan dengan tugas mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera memberikan standarisasi dalam kaitannya dalam pembangunan ekosistem yang mumpuni.
"Untuk mendorong percepatan transformasi digital Pemerintah Pusat dan Daerah, pertama harus memberikan standarisasi melalui kebijakan dan fasilitas dalam hal pembangunan infrastruktur yang baik," kata Ismail dalam keterangan.
Dia melanjutkan, kedua, lebih pada adanya perubahan yang signifikan perihal perizinan dalam membangun usaha digital. Dia mengatakan, hal itu dilakukan bertujuan agar pelaku bisnis digital kita bisa tumbuh subur.
Selain itu, Ismail juga menyampaikan lima (5) langkah untuk mendorong adanya percepatan transformasi digital. Pertama, perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan layanan internet.
Kedua, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Ketiga, Percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, penyediaan kebutuhan SDM talenta digital. Kelima, percepatan penyusunan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan.
"Beberapa hal ini perlu dilakukan sebab perkembangan teknologi berjalan semakin pesat hari ini. Jika tidak, maka kita akan jauh tertinggal," katanya.
Kendati, dia mengatakan kalau pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada lahirnya tuntutan-tuntutan baru, salah satunya adalah digitalisasi bisnis. Jelasnya, perkembangan teknologi menyebabkan segala aktivitas, termasuk perekonomian dan perdagangan, beralih ke wilayah virtual sehingga mengandaikan siapa pun untuk melakukan digitalisasi.
"Digitalisasi menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Ismail memetakan lima leading yang menjadi jangkauan ekonomi digital, yakni perdagangan secara elektronik (e-commerce), layanan transportasi daring dan pengantaran makanan daring, jasa keuangan, agen perjalanan daring, dan media daring.
Meski demikian, sambung dia, tidak semua wilayah di Indonesia sudah memiliki akses broadband sehingga berakibat pada terhambatnya digitalisasi. Sia mengungkapkan, dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet 4G.
Perinciannya, 9.113 desa/kelurahan merupakan wilayah 3T (non-komersial) dan 3.435 desa/kelurahan sisanya merupakan wilayah non 3T (komersial). Sia mengatakan, wilayah non-komersial, Kemenkominfo akan menyediakan layanan internet 4G melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan.
"Adapun untuk desa komersial, nanti akan dibangun oleh operatr telekomunikasi," katanya.
Dia melanjutkan, di samping meningkatkan layanan 4G, Kemenkominfo juga sedang menyiapkan implementasi layanan 5G. Sebab itu, dalam rangka penyediaan layanan 5G yang berkualitas bagi pengguna, baik masyarakat atau pun pelaku industri ekosistem perlu dibangun secara komprehensif.
Kemudian persis di sini, Kemenkominfe komitmen memberikan dukungannya melalui lima aspek kebijakan, antara lain regulasi, spektrum frekuensi radio, perangkat, ekosistem, talenta digital, Infrastruktur, dan model bisnis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
