REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 519,69 triliun per 10 Desember 2021. Adapun realisasi ini 69,8 persen dari total anggaran sebesar Rp 744,77 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini realisasi PEN meningkat Rp 109,71 triliun dari realisasi pada kuartal III 2021 sebesar Rp 409,98 triliun.
“Dalam waktu tiga minggu ke depan, kita perlu membelanjakan Rp 220 triliun, ini suatu belanja yang luar biasa besar maka minggu-minggu ini kita lihat apakah seluruh program pemulihan ekonomi dari kementerian dan lembaga serta daerah bisa menjalankan apa yang sudah dialokasikan,” ujarnya saat acara Bisnis Indonesia Business Challenges secara virtual, Rabu (15/12).
Dari bidang kesehatan, realisasi anggaran PEN sebesar 66,7 persen atau Rp 143,29 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun. Perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp 152,18 triliun atau 81,5 persen dari pagu sebesar Rp 186,64 triliun. Program prioritas realisasinya Rp 83,64 triliun atau 70,9 persen dari pagu Rp 117,94 triliun.
Kemudian, insentif usaha terealisasi Rp 62,86 persen atau sudah 100 persen dari pagu yang ditentukan. Terakhir, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 77,73 triliun atau masih 47,9 persen dari pagu Rp 162,40 triliun.
“Penyerapan sisa anggaran PEN sangat menentukan momentum pemulihan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2021. Belanja pemerintah pusat, dari sebesar Rp 1.400 triliun ke 2023, masih ada sekitar Rp 600 triliun yang harus dibelanjakan,” ucapnya.
Pada 2020, Sri Mulyani telah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp 414 triliun. Dia mengungkapkan alokasi tersebut jauh lebih rendah dari 2021, angka tersebut akan selalu disesuaikan.
“Memang alokasi PEN menjadi lebih rendah, namun ini selalu angka indikatif. Seperti tahun ini, kita awal sekitar Rp 350 triliun, kita enak dengan Rp 744 triliun. Ini karena begitu kita dihantam delta varian kita meningkatkan respons kebijakan melalui penanganan Covid dan pemulihan ekonomi atau PC PEN," ungkapnya.
Menurutnya realisasi ini menandakan APBN yang fleksibel dan pemerintah akan sering melakukan adjustment jika situasi mengharuskan. "Ini kita lakukan menghadapi varian delta, di mana bansos meningkat, bantuan UMKM meningkat, dan anggaran kesehatan meningkat,” ucapnya.
Sri Mulyani mencatat dari Rp 414 triliun tersebut, alokasi bidang kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun. Lalu, bidang perlindungan masyarakat atau bansos sebesar Rp 154,8 triliun serta bidang penguatan pemulihan ekonomi seperti stimulus industri, UMKM, dan lainnya sebesar Rp 141,4 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
