REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menanggapi soal isu vaksin covid-19 yang kadaluarsa di sejumlah daerah. Menyikapi soal itu Rahmad mengimbau pemerintah untuk segera memperbaiki manajemen pendistribusian vaksin.
"Mekanisme teknis pendistribusian di daerah juga sama saya kira stok untuk disampaikan di provinsi untuk dibawa ke daerah itu pasti akan menggunakan standar kapan kadaluarsanya, kapan batas maksimal untuk disuntikan itu juga pasti akan semakin diperbaiki. Untuk itu proses itu harus diperbaiki," kata Rahmad kepada Republika, Senin (13/12).
Selain itu, manajemen stok vaksin juga dirasa perlu diperbaiki. Ketika stok vaksin di gudang nasional sudah mau kadaluarsa, maka pemerintah wajib mendistribusikan ke daerah. Kemudian koordinasi antara provinsi dan daerah juga penting dibenahi.
"Artinya ketika suatu kabupaten atau daerah menerima batasan yang akan segera habis masa kadaluarsanya untuk koordinasi dengan provinsi agar didistribusikan kepada daerah yang lebih membutuhkan dan mampu menyerap. Artiya kita harus zero persen batas kadaluarsa yang tidak dipakai cuma-cuma itu harus kita hindarkan," jelasnya.
Ia mengapresiasi capaian vaksinasi tahap pertama yang sudah mencapai 70 persen. Karena itu vaksinasi tahap dua, masih harus terus dikejar untuk mencapai herd immunity.
"Tiga hal itu manajemen stok, manajemen distribusi dan koordinasi harus benar-benar koordinasi harus dioptimalkan dan dimaksimalkan agar kita terhindar dari vaksin kadaluarsa, karena vaksin masih sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi ke depan ada vaksin booster, saya kira masih banyak lagi dan ratusan juta yang masih terus kita berikan ke rakyat sehingga proses manajemen pelaksaanaan, stok dan koordinasi menjadi hal yang sangat mutlak untuk tiap hari tiap saat dievaluasi dan diperbaiki," tuturnya.
