Jumat 10 Dec 2021 21:17 WIB

Kongres Ekonomi Umat II Soroti Nasib Usaha Mikro Ultra Mikro

Kongres Ekonomi Umat II menyusun strategi ekonomi mikro umat

Rep: Imas Damayanti/ Red: Nashih Nashrullah

Foto: Dok Istimewa

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qaumas dan segenap jajaran MUI saat pembukaan Kongres Ekonomi Umat II, di Jakarta, Kamis (12/12)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat membuka Kongres Ekonomi Umat 2021, Jumat (10/12). Kongres kali ini bertujuan untuk menyusun strategi pemulihan dan pemerataan ekonomi umat yang berkeadilan.

Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan, ketimpangan ekonomi di Indonesia masih sangat terasa. Untuk itu, hadirnya Kongres Ekonomi Umat tersebut disebut menjadi wadah dalam penyusunan strategi memajukan ekonomi yang berkeadilan.

Baca Juga

“Saat ini jika dilihat, ekonomi kita itu seperti piramida (yang kaya paling atas dan kuncup/sedikit). Kita ingin melakukan transformasi agar struktur dunia usaha kita bentuknya seperti belah ketupat, maka jika ini terjadi kelas menengah kita akan menjadi katalis kemakmuran bangsa ini,” kata Buya Anwar kepada Republika.co,id, dalam konferensi pers pembukaan Kongres Eknomi Umat 2021, di The Sultan Hotel, Jakarta, Jumat (10/12).

Buya menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia yang masih berbentuk piramida saat ini menjadikan kelas menengah berada dalam porsi yang banyak. Namun jika struktur ekonomi berubah menjadi pola belah ketupat, maka kelas menengah dapat menjadi pendorong dan penggerak ekonpomi Indonesia di masa depan.

Jika struktur ekonomi berbentuk belah ketupat, maka kelas menengah yang berjumlah besar ini dinilai dapat mengerek daya beli masyarakat yang signifikan. Hal itu dinilai dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu memproduksi apapun yang diinginkan dan dibutuhkan pasar, dengan catatan harga yang kompetitif yang mampu diserap pasar dengan baik.

Buya menambahkan, Kongres Ekonomi Umat MUI ini juga bertujuan untuk mendorong sektor ultra mikro yang berjumlah 98,68 persen atau sekitar 63,3 juta dapat terbina dengan baik. Sebab, kata dia, sektor in belum terjamah oleh dunia perbankan sehingga membuat kesenjangan ekonomi semakin melebar.

“Untuk itu saya ingin mengusulkan agar pemerintah punya affirmation action berupa kebijakan-kebojakan yang berpihak pada lapis bawah, terutama kelompok usaha mikro dan ultra mikro,” kata Buya.