Tuesday, 16 Syawwal 1443 / 17 May 2022

Menkominfo: Pemerintah Terapkan Pengetatan Kegiatan Nataru

Rabu 08 Dec 2021 11:44 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Muhammad Subarkah

Pengunjung mengamati pakaian yang dijual di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (3/12) jelang libur Natal dan tahun Baru. (ilustrasi/Republika).

Pengunjung mengamati pakaian yang dijual di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (3/12) jelang libur Natal dan tahun Baru. (ilustrasi/Republika).

Foto: Republika/Thoudy Badai
Mayarakat jangan terjebak pada euforia pencabutan PPKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan penerapan aturan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan diambil oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemerintah berfokus menjaga situasi penanganan pandemi secara berkelanjutan guna memastikan Presidensi G20 pada tahun depan dapat berjalan lancar.

Pemerintah, melalui sidang kabinet memutuskan akan memperkuat pengawasan pada periode Nataru nanti untuk menghindari penyebaran COVID-19. Keputusan ini diambil berdasarkan pengamatan mendalam, mempertimbangkan tren kasus COVID-19 di Indonesia yang melandai, serta beragam informasi terbaru tentang varian baru Omicron yang mengindikasikan bahwa varian ini relatif tidak terlalu mengkhawatirkan. 

Pemberlakukan pengetatan aktivitas masyarakat pada saat Nataru diharapkan dapat menjaga momentum penanganan pandemi di Indonesia yang berjalan dengan cukup baik. Hal ini diperlukan karena tahun depan Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 dan mengharapkan pemulihan yang saat ini sudah bertumbuh lebih baik.

“Caranya, bukan dengan penerapan PPKM, namun pengetatan Nataru. Jadi nanti akan ada Inmendagri yang secara khusus akan disiapkan bagi aktivitas masyarakat saat Nataru, dengan tetapapat mengendalikan atau mewaspadai COVID-19,” papar Johnny, Rabu (8/12). 

Johnny menegaskan masyarakat tidak perlu terjebak dalam euforia dan harus tetap berhati-hati. “Presiden juga terus mengingatkan, kita perlu membangun optimisme namun dengan tingkat kehati-hatian,” lanjutnya.

Dalam protokol Nataru tersebut terdapat sejumlah aturan pengetatan, tetapi tidak akan ada kebijakan penyekatan. Adapun, pengetatan tersebut akan melingkupi tiga regulasi utama yang akan diatur dalam Inmendagri.

Pertama, perjalanan hanya boleh dilakukan oleh warga yang sudah divaksin lengkap. Johnny mengajak masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi atau melengkapi vaksinnya hingga dua kali, karena warga yang belum lengkap vaksinnya dilarang bepergian. Demikian juga mereka yang sedang sakit, diharapkan tidak bepergian.

Kedua, perayaan Natal dan Tahun Baru tidak diperbolehkan. Namun, ibadah tetap diperbolehka dengan kapasitas yang diatur, yaitu 50% dari kapasitas yang ada. Ia juga menyebutkan bahwa

pemanfaatan ibadat secara digital juga dapat dilangsungkan.

Ketiga, olahraga dan seni yang melibatkan penonton dilarang untuk dilaksanakan. Sedangkan restoran dan mall tetap buka dengan kapasitas 75%. Pemerintah juga tetap melakukan pengetatan di pintu masuk negara, untuk mencegah pelaku perjalanan luar negeri masuk bersama virus Omicron. Bagi yang masuk ke indonesia akan dikenakan karantina selama 10 hari. 

 "Ini tentu dengan maksud agar kita bisa mengendalikan agar jangan sampai Omicron masuk indonesia,” tutur Johnny.

Pada kesempatan yang sama, Johnny menjelaskan bahwa dari hasil telaah dan informasi yang diperoleh, gejala yang ditimbulkan varian Omicron terpantau relatif lebih ringan. Meski demikian, iamenegaskan bahwa kita tidak boleh lengah. 

Terlebih, variant of concern tersebut dinilai lebih menular pada anak-anak usia remaja. Oleh karena itu, dia meminta para remaja harus berhati-hati, jangan sampai menjadi orang tanpa gejala yang justru menyebarkan virus Omicron.

Johnny juga menjelaskan bahwa negara-negara yang terkonfirmasi Omicron berada dalam monitoring yang ketat oleh pemerintah untuk memastikan kita terjaga dengan baik. “Karena tahundepan kita juga akan melaksanakan G20 sehingga semua protokol pencegahan harus dilakukandengan baik,” tandasnya.

Di sisi lain, Johnny mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi. Hal ini, lanjutnya sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi yang meminta seluruh instrumen pemerintah untuk memperhatikan rekomendasi WHO yang mendorong percepatan vaksinasi.

Saat ini, cakupan vaksinasi di Indonesia adalah 68,90% untuk dosis pertama dan 48% untuk dosiskedua, dari seluruh target sasaran vaksinasi nasional. Johnny kembali menekankan, meskipun Omicron relatif lebih ringan, namun disiplin protokol kesehatan harus tetap diperkuat. Ia juga terus mengajak masyarakat segera mengambil bagian aktif dalam upaya percepatan vaksinasi.

 

 

 
 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA