Sunday, 27 Zulqaidah 1443 / 26 June 2022

Saran untuk Pejabat Agar Pariwisata Kembali Menggeliat

Selasa 07 Dec 2021 15:57 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Pembukaan pariwisata diharapkan mampu menghidupkan kembali perekonomian masyarakat setelah dihantam pandemi. Foto: Sejumlah wisatawan mengunjungi kompleks Candi Arjuna  di Dataran Tinggi Dieng, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (23/11/2021). Sektor pariwisata di Dieng kembali menggeliat usai obyek wisata kembali dibuka sekitar dua pekan terakhir setelah adanya relaksasi dalam PPKM level 3 di Banjarnegara.

Pembukaan pariwisata diharapkan mampu menghidupkan kembali perekonomian masyarakat setelah dihantam pandemi. Foto: Sejumlah wisatawan mengunjungi kompleks Candi Arjuna di Dataran Tinggi Dieng, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (23/11/2021). Sektor pariwisata di Dieng kembali menggeliat usai obyek wisata kembali dibuka sekitar dua pekan terakhir setelah adanya relaksasi dalam PPKM level 3 di Banjarnegara.

Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra
Pembukaan pariwisata diharapkan membangkitkan kembali perekonomian masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dibukanya pintu pariwisata di sejumlah wilayah mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk pada politikus di parlemen seperti Ketua DPR Puan Maharani. Politikus PDIP itu berharap pembukaan pintu pariwisata di sejumlah wilayah mampu membuat perekonomian menggeliat, termasuk Bali yang tempat-tempat wisatanya kembali dibuka pada Oktober 2021.

Ahli Strategi Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi, berharap para pejabat di lingkungan pemerintah dan parlemen ikut mendorong pariwisata di Indonesia bisa perlahan-lahan pulih setelah hancur lebur terdampak pandemi. Menurut Taufan, yang harus dilakukan para pemegang kebijakan, puncuk pimpinan DPR, terutama Puan, adalah mendorong agar pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan terkait pariwisata berorientasi kepada hidup berdampingan dengan Covid-19.

"Apa itu berdampingan dengan Covid-19, ya kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berwisata, masih bisa beraktivitas ekonomi dengan tetap berpegang teguh kepada protokol kesehatan," kata Taufan saat berbincang dengan Republika.co.id, Ahad (5/12) malam.

Sehingga Taufan berpendapat tidak perlu lagi ada kebijakan PPKM Level 3 yang menyebabkan ditutupnya destinasi wisata. Yang benar dan diharapkan, menurut Taufan, aalah membatasi kunjungan pada destinasi wisata, bukan menutup.

"Jadi jelang Nataru, destinasi wisata tetap buka dengan pembatasan. Itu yang kita harapkan para pucuk pimpinan DPR," kata dia.

Para pejabat, kata dia, harus bisa memastikan bahwa kebijakan-kebijakan berdampingan dengan Covid-19 yang menjadi dasar daripada kebijakan kebijakan terkait pariwisata di Indonesia. Fokusnya saat ini dalam industri pariwisata adalah hidup berdampingan dengan Covid-19. Itu pun menurut Taufan sejalan dengan salah satu rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO), yakni salah satu kekuatan daripada pariwisata saat ini adalah hidup berdampingan dengan Covid-19.

"WHO sendiri sudah mengatakan bahwa dunia masyarakat dunia sudah harus belajar hidup berdampingan dengan Covid-19. Bapak Presiden Joko Widodo juga mengatakan seperti itu, bahwa sudah waktunya Indonesia harus siap berdampingan dengan Covid-19," kata Taufan.

Sejalan dengan pemikiran Taufan, Puan juga berharap rencana kembali dibukanya akses untuk wisman harus membuat ekonomi masyarakat menggeliat. Karena itu Puan berharap pemerintah mengatur sedemikian rupa supaya pembukaan akses untuk turis asing berdampak besar bagi perekonomian masyarakat Bali, bahkan sampai ke level UMKM.

“Agar UMKM pun kembali bertumbuh, khususnya di sektor pariwisata. Kios-kios di tempat wisata juga kembali hidup," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Puan optimistis dengan peningkatan ekonomi rakyat turut mendongkrak pertumbuhan perekonomian daerah sehingga kesejahteraan akan semakin membaik.

Dibukanya kembali sektor pariwisata Indonesia menurut Puan menyusul kondisi pandemi Covid-19 yang membaik. Pembukaan sektor pariwisata di tiap-tiap daerah di Indonesia tersebut bergantung dari tingkat vaksinasi penduduk. Contohnya, Bali yang 100 persen penduduknya kini sudah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama.

“Indonesia terus menggiatkan vaksinasi sehingga diharapkan tahun depan telah mencapai target vaksinasi penuh bagi 208 juta penduduk yang menjadi target vaksinasi pada Maret 2022,” kata Puan.

Ketua DPP PDIP itu menyampaikan dampak pandemi Covid-19 bagi pariwisata Indonesia yang berpengaruh terhadap sektor perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 berdampak kepada banyak rakyat Indonesia yang hidupnya bergantung dari sektor pariwisata.

"Maka kunjungan kami ke UNWTO merupakan upaya DPR untuk mendapat masukan dan berdiskusi dalam upaya membuka kembali pariwisata Indonesia,” kata Puan.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA