Selasa 07 Dec 2021 12:32 WIB

RI Jadi Presidensi G20, Menko: Dunia Tengah Diancam Omicron

Pandemi yang tidak selesai akan mengganggu pemulihan ekonomi.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan saat Opening Ceremony Presidensi G20 Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (1/12/2021). Presidensi G20 Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger.
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan saat Opening Ceremony Presidensi G20 Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (1/12/2021). Presidensi G20 Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia telah resmi memegang Presidensi G20 selama satu tahun ke depan. Ini merupakan Presidensi G20 ketiga pada masa pandemi, sehingga diharapkan bisa menghasilkan gagasan konkret.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini dunia masih menghadapi pandemi. Bahkan muncul varian baru Covid-19.

Baca Juga

"Kita ketahui sekarang dunia diancam (varian Covid-19) Omicron. Omicron ini menunjukkan adanya ketimpangan vaksin antara negara maju dan negara berkembang," ujarnya dalam konferensi pers terkait Sherpa Meeting I Presidensi G20 secara virtual, Selasa (7/12).

Seperti diketahui, kata dia, Omicron berasal dari Afrika. Sementara, Airlangga menyebutkan, di berbagai negara Afrika, rata-rata vaksinasi baru 20 persen. 

Ia menyatakan, pandemi yang tidak selesai akan mengganggu kehidupan masyarakat serta pemulihan ekonomi. "Kita lihat ekonomi masih tergantung penanganan pandemi termasuk varian baru," ujarnya.

Meski begitu, Airlangga mengingatkan masyarakat tidak panik. Diharapkan melalui Presidensi G20, bisa dibuat langkah dan terobosan bersama yang lebih konkret dan individual bagi masing-masing negara.

"Pemulihan ekonomi bersifat inklusif, berdaya, dan berkesinambungan. Maka Indonesia mengajak negara G20 menangani persoalan yang sudah dilakukan dan permasalahan struktural yang bisa tingkatkan efisiensi agar pembangunan ekonomi bersifat inklusif," tutur dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement