REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bagian Penerangan dan Umum (Kabag Penum) Humas Mabes Polri, Komisaris Besar (Kombes) Ahmad Ramadhan mengatakan 44 eks pegawai KPK menyatakan kesediaannya menjadi ASN Polri. Sebanyak delapan orang memilih untuk menolak tawaran alih fungsi tersebut.
“Empat yang tidak datang sosialisasi, ditunggu kesediaannya sampai besok (7/12),” ujar Ramadhan, dikutip Senin (6/12).
Sedangkan dari internal 57 eks pegawai KPK itu, terungkap total 10 nama yang menyatakan diri menolak. Ita Khoiriyah, mantan Biro Humas KPK, salah satu yang menolak tawaran ASN Polri itu.
Selain dirinya, kata Ita, yang menolak bergabung ke Mabes Polri, di antaranya Tri Artining Putri, eks Fungsional Humas, Benydictus Siumlala Martin Sumarno, eks Fungsional Peran Serta Masyarakat, Rieswin Rachwell eks Penyelidik, Christie Afriani eks Fungsional PJKAKI, Rahmat Reza Masri, eks Dit Manajemen Informasi, Damas Widyatmoko, eks Dit Manajemen Informasi, dan Wisnu Raditya Ferdian, eks Dit Manajemen Informasi.
“Saya, dan sembilan orang (eks KPK) lainnya, memilih jalan lain,” kata Ita.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo mengatakan, setelah sosialisasi, Senin (6/12) dari internal Polri juga akan tetap melakukan uji kompetensi, terhadap eks KPK yang bersedia dan setuju menjadi ASN Polri. Namun, uji kompetensi tersebut, bukan menyoal hal-hal lain di luar kapasitas profesional para mantan pegawai KPK itu. Melainkan, kata dia, kompetensi dilakukan untuk melakukan pemetaan penempatan para mantan pegawai KPK itu di Polri.
“Kompetensi ini, hanya maping (pemetaan). Jadi tidak ada memenuhi syarat atau tidak. Tidak ada. Hanya untuk kompetensi penempatan jabatan yang sudah disediakan,” ujar Dedi. Dengan rangkaian tahapan sosialisasi, pernyataan bersedia, dan uji kompetensi formalitas, kata Dedi, Polri memastikan akan melantik para mantan pegawai KPK itu, menjadi ASN Polri.
Polri, akan menyampaikan keputusan pengangkatan para mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri itu, ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diterbitkan nomor induk (NIP). “Proses itu, akan secepatnya. Karena perintah Bapak Kapolri untuk segera diproses, dan sudah ada peraturan kepolisiannya, dan sudah ada surat persetujuan dari Kemenpan RB,” ujar Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
