“Kementerian Sumber Daya Air telah mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri (Irak) dan telah menyelesaikan semua prosedur teknis serta hukum untuk gugatan itu. Keputusan untuk mengambil tindakan lebih lanjut terserah Kementerian Luar Negeri dan pemerintah Irak,” kata Menteri Sumber Daya Air Irak Mahdi Rashid Al Hamdani pada Ahad (5/12), dikutip laman The National.

Irak telah lama dikenal sebagai tanah di antara dua sungai. Sebagian besar pasokan airnya berasal dari atau melewati negara-negara tetangga. Terkait hal itu, beberapa pejabat Irak menuduh Iran mengurangi aliran air dari sungai Tigris dan Efrat. Selain itu, mereka juga menuding Teheran melanggar hukum internasional serta membahayakan sektor pertanian Irak.

Pembangunan bendungan di hulu Turki, Suriah, dan Iran telah menghambat sebagian aliran sungai Tigris dan Efrat. Hamdani mengungkapkan, kementeriannya telah menandatangani kesepakatan dengan Turki dalam kaitannya dengan pembagian kerugian yang disebabkan kelangkaan air. Namun kuota air untuk Irak belum disepakati.

Pekan lalu, Kementerian Sumber Daya Air Irak menerbitkan laporan yang menyebut bahwa sungai Tigris dan Efrat di negara tersebut dapat mengering pada 2040. Hal itu disebabkan penurunan permukaan air dan perubahan iklim. “Tingkat penurunan impor air ke Irak telah dimulai secara bertahap dan akan turun hingga 30 persen pada 2035,” katanya.

Aliran air di Irak selama musim panas diperkirakan sekitar 40 miliar meter kubik. Penurunan pasokan hingga 30 persen dari tingkat normal akan mengakibatkan Irak menerima 11 miliar meter kubik per tahun.

Di sisi lain, salinitas air telah mengubah ribuan hektare lahan pertanian Irak menjadi gurun. Hal itu memberi pukulan telak mengingat pertanian menyumbang lima persen dari produk domestik bruto negara tersebut. Sebanyak 20 persen angkatan kerja di Irak pun bernaung di sektor tersebut.