REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Jendral Abdel Fattah al-Burhan menyatakan, militer Sudan akan keluar dari politik setelah pemilihan umum yang dijadwalkan pada 2023, Sabtu (4/12). Dia menyatakan, mantan partai berkuasa yang digulingkan olehnya tidak akan memiliki peran dalam transisi.
Menyusul pengambilalihan militer yang dipimpin Burhan pada akhir Oktober, sebuah kesepakatan dicapai pada 21 November. Hasil tersebut mengembalikan Perdana Menteri Abdalla Hamdok memimpin kabinet teknokratis hingga pemilihan pada Juli 2023.
Burhan mengatakan, tidak ada kekuatan politik yang akan menjadi bagian dari pemerintahan transisi termasuk dari mantan partai penguasa Omar al-Bashir. "Kami akan bekerja sama agar Partai Kongres Nasional tidak menjadi bagian dari transisi dalam bentuk apa pun," katanya.
"Ketika pemerintah terpilih, saya tidak berpikir tentara, angkatan bersenjata, atau pasukan keamanan mana pun akan berpartisipasi dalam politik. Inilah yang kami sepakati dan ini adalah situasi alami," kata Burhan.
Komite perlawanan lingkungan dan partai politik telah meminta militer segera keluar dari politik. Mereka telah menolak kompromi apa pun termasuk kesepakatan dengan Hamdok. Setidaknya, 44 orang tewas selama demonstrasi, banyak dari mereka mengalami luka tembak dari pasukan keamanan.
"Investigasi mengenai para korban protes telah mulai mengidentifikasi siapa yang melakukan ini ... dan untuk menghukum para penjahat," kata Burhan menambahkan bahwa pasukan keamanan hanya membubarkan protes tidak damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
