Saturday, 26 Zulqaidah 1443 / 25 June 2022

Luhut: Booster Diberi Paralel di Semua Provinsi Januari 2022

Jumat 03 Dec 2021 19:56 WIB

Red: Indira Rezkisari

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberian booster akan diberikan secara paralel di semua provinsi di Tanah Air pada awal 2022.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberian booster akan diberikan secara paralel di semua provinsi di Tanah Air pada awal 2022.

Foto: ANTARA/Fransisco Carolio
Booster akan diberikan gratis dan berbayar bagi yang mampu.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster/penguat akan berjalan paralel di semua provinsi di Tanah Air. Pemberian booster mulai Januari 2022.

"Tidak ada provinsi prioritas. Langsung paralel semuanya," kata Luhut usai membuka Health Business Gathering 2021 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12).

Baca Juga

Luhut menambahkan vaksinasi Covid-19 penguat akan diperoleh sebagian masyarakat Indonesia secara gratis dan sebagian lagi berbayar. "Sebagian yang berbayar. Rakyat kita kelas bawah tidak bayar atau gratis, itu kira-kira 100 juta orang, yang lainnya bayar. Saya pasti bayarlah," ucapnya.

Mengenai harga vaksin penguat tersebut, kata Luhut, saat ini masih dihitung oleh Kementerian Kesehatan. "Semuanya dianjurkan, diwajibkan untuk mendapatkan booster atau suntik ketiga," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi pernyataan Luhut mengatakan kisaran harga vaksin Covid-19 penguat di bawah Rp 300 ribu. "Mulainya tapi dari Pak Luhut ya, dari umur-umur Pak Luhut," ucap Budi Gunadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya menambahkan, dilihat dari skemanya, vaksin Covid-19 penguat diharapkan biayanya secara mandiri oleh masyarakat. "Kecuali penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, itu artinya berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu. Rencananya seperti itu, nanti kami kan lihat juknisnya lagi. Juknisnya belum keluar kok," ucapnya.

Menurut Suarjaya, setelah nanti ada petunjuk teknisnya (juknis), baru bisa dilihat daerah atau kelompok masyarakat mana yang bisa mendapatkan prioritas vaksin Covid-19.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA