REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan angka kemiskinan di wilayahnya bisa turun dari 11,29 persen menjadi 10,25 persen pada tahun 2022. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana mengatakan bahwa target penurunan angka kemiskinan itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun2017-2022.

Junda mengatakan, pencapaian target penurunan angka kemiskinan tersebut membutuhkan upaya komprehensif dan sinergi dari semua pemangku kepentingan."Permasalahan kemiskinan membutuhkan upaya bersama, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dunia usaha, maupun masyarakat," katanya di Mamuju, Jumat (3/12).

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar mengatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Menurut dia, kemiskinan berkaitan dengan tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang rendah karena itu upaya penanggulangannyajuga harus menyentuh persoalan-persoalan tersebut.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat antara lain menjalankan Program Mandiri, Cerdas, dan Sehat atau Marasa. Menurut Wakil Gubernur Enny, Program Marasa mencakup upaya untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan melalui integrasi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.

Ia menekankan pentingnya pendataan yang baik dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan."Validitas data menjadi isu yang sangat krusial. Ada banyak kasus penduduk miskin dan rentan miskin tidak memperoleh perlindungan sosial disebabkan kurang validnya data," katanya.

"Banyak warga miskin yang seharusnya layak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika