Monday, 14 Jumadil Akhir 1443 / 17 January 2022

Pemerintah Diminta Cegah Regresi Demokrasi Selama Pandemi

Kamis 02 Dec 2021 23:37 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Bayu Hermawan

Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini

Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Pemerintah diminta mencegah menurunnya tingkat demokrasi di tengah pandemi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (NU) Helmy Faishal Zaini meminta agar pemerintah mencegah menurunnya tingkat demokrasi di tengah Pandemi Covid-19. Dia mengungkapkan bahwa Economist Intelligent Unit (EIU) mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara selama pandemi.

"Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi," kata Helmy Faishal Zaini dalam keterangan, Kamis (2/12). Hal tersebut dia ungkapkan dalam diskusi "Menuju Bali Democracy Forum : Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri".

Baca Juga

Helmy mengatakan bahwa tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi. Anggota Komisi I DPR RI itu melanjutkan, pada pelantar digital itu bertebaran berbagai hal yang justru mengancam demokrasi.

"Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi," katanya.

Dia mengatakan, prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Menurutnya, yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu.

Di sisi lain, sambung dia, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Dia menjelaskan, kematangan demokrasi lebih dari hal itu dan dibutuhkan kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkannya mengingat karena membutuhkan waktu panjang.

Menurut dia, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Dia mengatakan, demokrasi tidak hanya dari paradigma sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik.

Pakar politik internasional pada Universitas Paramadia Mahmud Syaltout berpendapat, demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia. Dia mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi dimana demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan. 

Dia melanjutkan, tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman padahal demokrasi membutuhkan perbedaan. Dia mengungkapkan, di sejumlah negara lain, tekanan ekonomi berujung pada penggulingan pemerintah akibat dipicu alasan tersebut.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah mengatakan, pandemi memberi kesempatan kepada negara demokrasi untuk mencari model keseimbangan baru. Dia melanjutkan, sebab ada kebutuhan pengendalian pandemi dan di sisi lain ada kebutuhan tetap menjaga hak-hak warga.

Menurutnya, negara-negara demokrasi, percobaan mencari keseimbangan itu dimungkinkan karena pemerintah dan masyarakat madani bisa bebas menyatakan pendapatnya. Dia mengatakan, diskusi itu menjadi salah satu cara mencari keseimbangan baru di tengah pandemi yang mana kondisi itu sulit diharapkan pada negara-negara otoriter.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA