Tuesday, 12 Jumadil Awwal 1444 / 06 December 2022

Nenek Yosi Diam tak Mengerti Didakwa Palsukan Tanda Tangan

Kamis 02 Dec 2021 21:23 WIB

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Ilham Tirta

Nenek berusia 70 tahun, Yosi Rosada yang di dakwa memalsukan tandatangan surat akta tanah, melakukan pembelaan dalam sidang eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, Kamis (2/12). Terdakwa yang kini menjalani hukuman tahanan kota oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok terancam hukuman maksimal  tujuh tahun penjara.

Nenek berusia 70 tahun, Yosi Rosada yang di dakwa memalsukan tandatangan surat akta tanah, melakukan pembelaan dalam sidang eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, Kamis (2/12). Terdakwa yang kini menjalani hukuman tahanan kota oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Foto: Republika/Rusdy Nurdiansyah
Wanita 70 tahun itu diduga menjadi korban mafia tanah di wilayah Depok.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Nenek Yosi Rosada (70 tahun) mengaku diam tak mengerti menghadapi dakwaan memalsukan tandatangan surat akta tanah. Pada Kamis (2/12), ia dibantu para pengacara melakukan pembelaan dalam sidang eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok.

Tak main-main, Nenek yang kini menjalani hukuman tahanan kota terancam penjara maksimal tujuh tahun dalam kasus yang dituduhkan padanya. "Ibu nggak ngerti kesalahan apa, ibu dituduh memalsukan surat akta. Ibu tadi dibantu pengacara membaca pembelaan dan mengajukan daftar alat bukti surat. Selama sidang ibu diam saja, memang nggak ngerti," ujar Yosi usai sidang pembacaan eksepsi terdakwa di PN Kota Depok.

Baca Juga

Yosi tanpa ada pembelaan dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya karena tuduhan pemalsuan surat dengan pidana Pasal 263 dan 266 KUHP. Lalu, tanpa ada pembelaan, Yosi ditetapkan sebagai terdakwa dan kemudian dijadikan tahanan kota oleh Kejari Kota Depok.

"Ibu tidak melakukannya, ibu tidak terima tuduhan ini, ibu minta dibebaskan. Ibu yakin hakim punya hati nurani. Tadi ibu dibela pengacara yang bantu buktikan ibu tidak salah dan didzolimi. Sekarang ada pengacara yang membela ibu," tutur Yosi dengan mata berkaca-kaca.

Pengacara ibu Yosi, Haris SH mengatakan, kasusnya bermula dari kasus hukum perdata terkait kepemilikan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Hasilnya, gugatan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak 2018 dalam putusan Perkara Perdata No 287/p-dt.G/2017/CBN di PN Cibinong, Kabupaten Bogor, dan inkracht hingga Peninjaun Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA).

"Kami tadi bacakan pembelaan Ibu Yosi dengan menyampaikan alat bukti surat sebanyak 16 item, diantara bukti surat salinan putusan perkara Perdata di PN Cibinong, Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan MA, surat akta jual beli (AJB), surat keterangan ahli waris, surat keterangan Kepala Desa Cimanggis, surat keterangan BPN Kabupaten Bogor, dan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," jelas Haris.

Menurut Haris, kasus Ibu Yosi ini sangat unik dan diduga menjadi korban mafia tanah yang juga didukung oknum-oknum penegak hukum. Masalahnya, perkara dengan pelaporan pidana ini telah menjalani sidang Perdata di PN Cibinong, dan hasilnya pihak penggugat kalah.

Tetapi karena tidak puas, pengugat melaporkan Ibu Yosi ke Polda Metro Jaya dengan dalih melanggar Pasal 263 dan 266 KUHP dan dijadikan terdakwa oleh jaksa di Kejari Kota Depok. "Tadi majelis hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memperbaiki dakwaan dari pembelaan terdakwa untuk sidang Putusan Sela yang merupakan proses pemeriksaan dan pembuktian adanya unsur pidana atau tidak," kata dia.

Dijadwalkan sidang Putusan Sela akan berlangsung di PN Kota Depok pada Kamis 9 Desember 2021. "Semoga keadilan akan berpihak dari cacatnya proses hukum yang didakwakan ke Ibu Yosi yang sudah renta ini," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA