REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (1/12) mengecam negara yang melakukan pembatasan maupun larangan perjalanan terkait varian baru Covid-19 yaitu Omicron. Menurut Guterres, larangan perjalanan yang mengisolasi satu negara atau wilayah merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak efektif dalam mencegah penyebaran virus.
Guterres mengatakan satu-satunya cara untuk mengurangi risiko penularan adalah dengan melakukan pengujian terhadap para pendatang. Termasuk menerapkan langkah lainnya sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
“Kami memiliki instrumen untuk melakukan perjalanan yang aman. Mari kita gunakan instrumen itu untuk menghindari semacam ini, menurut saya perjalanan apartheid tidak dapat diterima," kata Guterres.
Omicron pertama kali diidentifikasi di Afrika wilayah selatan. Sejak varian baru tersebut diumumkan, Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara lainnya telah menerapkan pembatasan perjalanan dari Afrika.
Afrika memiliki tingkat vaksinasi Covid-19 terendah di seluruh dunia karena kurangnya akses. Guterres telah lama memperingatkan tentang bahaya ketidaksetaraan vaksin di seluruh dunia dan tingkat imunisasi yang rendah adalah tempat berkembang biak untuk varian baru.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (30/11) memperingatkan agar seluruh negara tidak memberlakukan larangan perjalanan menyeluruh atas varian Omicron. WHO mengatakan pemerintah dan ilmuwan saat ini mencoba untuk menentukan seberapa besar perlindungan vaksin terhadap varian baru tersebut.
WHO meminta negara-negara untuk menerapkan pendekatan berdasarkan informasi dan risiko. Termasuk kemungkinan penyaringan atau karantina penumpang internasional. Menurut WHO, larangan perjalanan tidak akan menghentikan penyebaran Omicron.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dia memahami kekhawatiran tentang varian Omicron. WHO menyarankan penundaan perjalanan bagi mereka yang tidak sehat atau berisiko lebih tinggi terkena Covid-19, termasuk mereka yang berusia di atas 60 tahun atau orang yang tidak divaksinasi.
"Saya prihatin beberapa negara anggota menerapkan tindakan (pembatasan dan larangan perjalanan) yang menyeluruh, serta tidak berdasarkan bukti sehingga akan memperburuk ketidakadilan," ujar Tedros.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
