REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pimpinan MPR bahkan sepakat mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan.
"Kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," kata Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Ada beberapa alasan pimpinan MPR bersuara seperti itu. Pertama, Fadel mengeluhkan anggaran MPR yang terus dipangkas, padahal jumlah pimpinan periode ini 10 orang. "Kita dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor, kita minta presiden di anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun," ujarnya.
Fadel juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Sri Mulyani. Sebab beberapa kali rapat badan anggaran hanya dihadiri dirjen. "Pimpinan MPR rapat dengan menteri keuangan, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin," tuturnya.
Fadel menegaskan bahwa MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara. Ia meminta agar MPR mendapatkan perlakuan yang wajar dibandingkan dengan yang lain.
"Kita juga punya tugas yang lain di masyarakat tetapi teman-teman semuanya tadi bersepakat meminta saya untuk menyampaikan hal ini dan kami pimpinan MPR bertanggung jawab terhadap pernyataan yang saya sampaikan ini," ungkapnya.
Senada dengan Fadel, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani meminta Sri Mulyani tak menganggap kecil tanggung jawab yang dipikul MPR. "Teman-teman MPR merasa, jangan menganggap beban yang jadi tanggung jawab MPR itu jangan dianggap kecil, sehingga biayanya dianggap kecil," kata Muzani di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu (1/12).
Awalnya para pimpinan MPR menyatakan kekecewaannya lantaran anggaran MPR kerap dipangkas. Hal itu pun diakui juga oleh Muzani.
"Memang kalau dari sisi itu jumlah anggaran MPR tiap tahun berkurang. Saya dari pimpinan MPR itu dari sebelum periode ini berkurang, berkurang, berkurang, tapi kalau pemotongannya selalu refocusing, refocusing, refocusing sejak ada covid terus-terusan dipotong," ujarnya.
Sementara di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra itu mengatakan, MPR merasa beban untuk menjaga ideologi negara, dan empat pilar negara pancasila dirasa semakin berat. Ia mengimbau agar Menkeu membenahi pengelolaan keuangan kepada lembaga-lembaga yang dianggap perlu.
"Saya kira pengelolaan keuangan lembaga-lembaga yang dianggap perlu harusnya menjadi perhatian, sehingga jangan ada suasana kurang dipentingkan karena keuangannya menjadi berkurang berkurang," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
