Saturday, 3 Zulhijjah 1443 / 02 July 2022

Sri Mulyani Minta Industri Sawit Genjot Hilirisasi

Rabu 01 Dec 2021 21:40 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Fuji Pratiwi

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkeu meminta industri sawit menggenjot hilirisasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkeu meminta industri sawit menggenjot hilirisasi.

Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Sawit masih tetap menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, upaya peningkatan hilirasi sawit yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Sebab produk sawit masih tetap menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia.

 

Baca Juga

"Semakin hilir meningkat, nilai tambahnya semakin besar sehingga jika diekspor pastinya mendatangkan devisa yang lebih besar yang bisa dipergunakan bagi kesejahteraan Indonesia," kata Sri dalam Pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2021 secara virtual, Rabu (1/12).

Ia mengungkapkan, sumbangan devisa dari industri sawit secara keseluruhan mencapai 21,4 miliar dolar AS. Angka itu sekitar 14 persen dari total penerimaan devisa ekspor nonmigas.

Sri menilai, komoditas sawit memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan baku industri dan diolah untuk menjadi produk-produk industri. Hanya saja, upaya hilirisasi produk sawit Indonesia belum berkembang signfikan. Karenanya, pemerintah telah membuat fokus kebijakan untuk industri sawit yang diarahkan untuk peningkatan hilirsasi produk.

Adapun selain meningkatkan pendapatan negara, Sri mengatakan, hilirisasi dipastikan akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan pelaku sektor perkebunan sawit itu sendiri.

"Sawit di Indonesia punya peran penting tidak hanya bagi perekonomian tapi juga pada kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Diketahui, total jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam sektor perkebunan sawit sebagai petani sebanyak 4,2 juta orang. Sedangkan, sebanyak 12 juta tenaga kerja terlibat secara tidak langsung dengan produk sawit.

Sri pun sekaligus meminta agar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendorong peningkatan produktivitas petani sawit mandiri tersebut.

Hal ini karena sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani mandiri yang lahannya terbatas dan produktivitasnya lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta sawit besar.

"Ini tugas BPDPKS untuk membantu petani mandiri dari sisi replanting dan produktivitas sawit per hektarnya sehingga bisa meningkat kesejahteraan petani sawit," kata Sri.

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA