Legislator Ingin KLHK Jujur Soal Penyebab Banjir Kalimantan

Kondisi Kalimantan sakit akibat masifnya alih fungsi hutan jadi areal perkebunan.

Rabu , 01 Dec 2021, 16:36 WIB
Seorang warga berjalan di permukiman penduduk di kaki Pegunungan Meratus, Desa Datar Ajab, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Kamis (25/11/2021). Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru mencatat selama tiga tahun terakhir luasan hutan di Kalimantan Selatan berkurang mencapai 30 ribu hektare lebih akibat alih fungsi menjadi perkebunan dan pertambangan.
Foto: ANTARA/Bayu Pratama S
Seorang warga berjalan di permukiman penduduk di kaki Pegunungan Meratus, Desa Datar Ajab, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Kamis (25/11/2021). Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru mencatat selama tiga tahun terakhir luasan hutan di Kalimantan Selatan berkurang mencapai 30 ribu hektare lebih akibat alih fungsi menjadi perkebunan dan pertambangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk berkata jujur soal penyebab banjir di Kalimantan. Pasalnya, selama ini, KLHK selalu menyampaikan argumentasi akademis yang sebenarnya penyebab banjir sebenarnya sudah diketahui oleh publik. Salah satunya, adalah sedimentasi sungai akibat hutan gundul.

Dedi menjelaskan, panjang sungai dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Karena yang berubah lebar dan kedalamannya. Lebar dan kedalaman sungai itu dipengaruhi sedimentasi akibat penebangan hutan. 

"KLHK kalau tidak jujur terus mengemukakan jawaban sampai kapanpun ini tidak akan selesai masalahnya,” kata Dedi Mulyadi.

 

photo
Sejumlah warga menaiki perahu motor saat melintasi banjir di Kelurahan Ulak Jaya, Sintang, Kalimantan Barat, Ahad (21/11/2021). Banjir yang melanda kelurahan Ulak Jaya selama hampir empat pekan dengan ketinggian air dua meter tersebut sudah semakin surut. - (Antara/Jessica Helena Wuysang)
 

Dedi meminta, KLHK jujur mengenai kondisi Kalimantan yang sakit akibat masifnya alih fungsi hutan yang menjadi perkebunan atau lokasi tambang. “Kita akui saja kalau memang sakit, jangan dibikin argumentasi yang lain,” katanya.

KLHK, kata dia, harus membuka semua data yang ada mulai dari luas hutan, luas penambangan hingga luas hutan yang kini menjadi gundul. “Nah curah hujan ini tidak bisa ditampung karena hutannya tidak ada, air akhirnya cepat mengalir ke sungai, sungainya membawa tanah mengalami sedimentasi kemudian airnya naik ke permukaan, ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak di dekat sungai akibat kesalahan tata ruang,” kata Dedi.

“Menurut saya lebih baik bicara jujur. Kalau mengalami pengurangan kawasan hutan yang berdampak pada tidak ada lagi air yang mampu tertampung oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir, berapa kawasan mengalami penurunan, berapa yang menjadi penambangan. Kemudian kemukakan solusinya apa,” ucap Dedi lagi.

Dedi menilai, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah mempertahankan kawasan hutan yang ada dan memperketat izin. Hal tersebut harus dibarengi nota kesepakatan bersama untuk memperbaiki tata ruang di Kalimantan.

“Saya ingin birokrat jujur. Kita harus tinggalkan legacy yang baik untuk anak cucu kita,” katanya.

Dari tahun ke tahun, kata Dedi, pemerintah tidak pernah memberikan solusi terkait banjir dan kerap menyalahkan curah hujan atau hal lainnya. Tidak pernah jujur mengenai kondisi perubahan yang ada.

“Saya ingin dari dulu pemerintah jujur," katanya.

Menurutnya, berbicara Kalimantan apa yang harus kita lindungi, kawasan hutan berapa lagi, kunci langsung. "Kalau bicara curah hujan belum kok, karena biasanya itu terjadi Januari-Februari. Kembalilah pada ilmu akademik yang independen. Harus netral,” katanya.