REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada beberapa tantangan aparatur sipil negara (ASN) yang dihadapi saat ini. Dia menyebut, salah satunya terkait radikalisme dan terorisme.
Tjahjo mengungkapkan, cukup banyak calon pejabat eselon 1 yang gagal menjabat karena diduga terkait dengan radikalisme dan terorisme. "Ini bikin stres, dua tahun (sebagai) Menpan RB dalam sidang TPA (Tim Penilai Akhir), hampir di atas 16 calon eselon 1 yang sudah hebat, profesor, doktor, mulai dari bawah naik, ikut TPA, gagal jadi eselon 1 gara-gara kelakuan istrinya atau suaminya. Istrinya kalau malam kerjanya buka medsos tokoh-tokoh radikal, tokoh-tokoh teroris. Gagal," kata Tjahjo dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (1/12).
Tjahjo menuturkan, anggota keluarga para calon eselon 1 itu kerap kali secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi membuka konten-konten yang berbau radikalisme dan terorisme di media sosial. Padahal, ia menegaskan, radikalisme dan terorisme merupakan ancaman bangsa yang tidak bisa dikompromi dalam perekrutan ASN.
"Karena bukti aplikasi, rekam jejak media di hapenya semua bisa terdata dengan baik. Di tantangan pertama, hampir setiap bulan kami mengeluarkan SK ASN yang kita berhentikan karena terpapar radikalisme terorisme. Pokoknya yang berbau terorisme radikalisme itu ancaman bangsa. Kita harus berani bersikap, siapa kawan, siapa lawan," tegas dia.
Dia menjelaskan, selama ini, pemerintah selalu meminta izin kepada para calon ASN untuk memeriksa rekam jejak mereka, termasuk rekam jejak digital. Hal itu, kata dia, dapat terungkap saat pemeriksaan TPA.
"Ada perizinan, kami membawa surat. Kamu mau saya angkat jadi eselon 1 akan kami cek rekam jejak mu selama ini. Rekam jejak digital sampai mati kan enggak akan hilang," ujarnya.
Sementara itu, sambung dia, tantangan berikutnya, yakni area rawan korupsi. Mulai dari masalah perencanaan anggaran dana hibah dan dana bansos, masalah perizinan, masalah dana desa, hingga masalah aset pemerintah pusat dan daerah.
"Masalah jual beli jabatan, dan masalah mekanisme pembelian barang dan jasa. Ini mohon mari saling mengingatkan mengenai area rawan korupsi," ucap dia.
Tantangan ketiga, jelas Tjahjo adalah terkait narkoba. Dia menyebut, setiap bulan pihaknya memberhentikan ASN, dan merehabilitasi ASN yang ketahuan mengkonsumsi narkoba.
"Kalau dia pengguna pengedar, dipecat. Ini problem ASN yang hampir tiap bulan di sidang badan kepegawaian masukan kementerian lembaga daerah itu selalu muncul," ungkap dia.
Tantangan terakhir, kata dia, yakni bencana alam. Diantaranya, seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. "Termasuk pandemi Covid-19 ini yang selalu jadi perhatian Pak Jokowi, perlu kerja sama semua pihak," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
