REPUBLIKA.CO.ID,oleh: Iceu Novida, Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Dispusipda Jabar
BANDUNG--Penilaian kinerja pada pustakawan sangatlah penting dilakukan. Penilaian ini juga perlu dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai integritas. Pemetaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Jabatan Fungsional (JF) Pustakawan dapat disusun, diukur dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis. Yaitu meningkatnya kegemaran membaca masyarakat di Jawa Barat dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).
Secara umum, penilaian kinerja merupakan pertimbangan penting dalam pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu amanat dalam UU nomor 5/2014 tentang ASN, adalah agar penilaian kinerja dilakukan secara objekif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Untuk memastikan semua kinerja pegawai berkontribusi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi. Ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Terkait kinerja pustakawan, IPLM dan TGM merupakan ukuran pembangunan literasi. Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. "Penjabaran SKP akan mudah diuraikan dengan core business Pustakawan yaitu terkelolanya bahan perpustakaan," ungkap Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi, Erik Andriyatma, S.STP., M.Si. Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) tergantung pada redaksinya, sampai sejauh mana kualitas kinerja diinginkan. Nilai-nilai integritas yaitu jujur, tanggungjawab dan disiplin akan menentukan kualitas IKI sampai tercapai manfaat dan kontribusi pada target organisasi.
Sasaran strategis pada urusan perpustakaan, yaitu bagaimana mencapai kondisi meningkatnya kegemaran membaca masyarakat di Jawa Barat. Dengan ciri-ciri pencapaiannya (indikator) yaitu pelaksanaan butir-butir kegiatan yang diatur dalam Permenpan RB nomor 9 tahun 2014 tentang JF Pustakawan dan Angka Kreditnya. Misal ada satu dari dua puluh butir kegiatan tersebut mewakili semua kegiatan, maka bisa memilih salah satunya menjadi SKP. Butir lainnya menjadi IKI masing-masing jenjang dan ditetapkan dalam satuan indikator yaitu jumlah.
Dengan analisis dari butir kegiatan, SKP JF Pustakawan dapat ditetapkan menjadi terkelolanya bahan perpustakaan. Pada jenjang Ahli Utama, dapat ditetapkan sejumlah dua SKP. SKP pertama yaitu terkelolanya bahan perpustakaan. IKI-nya adalah pertama, jumlah kajian kepustakawanan yang disusun. Kedua, jumlah prototip perpustakaan yang dibangun. Ketiga, jumlah prototip yang dikembangkan. Keempat, jumlah jejaring jejaring perpustakaan di tingkat nasional/internasional yang dibangun. Kelima, jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang perpustakaan. Serta keenam, jumlah sistem perpustakaan yang disempurnakan. Terakhir atau ketujuh, jumlah telaahan tentang sistem kepustakawanan.
Kemudian SKP kedua adalah terlatihnya SDM perpustakaan dengan IKI yaitu jumlah SDM perpustakaan yang telah tersertifikasi. Pada JF Pustakawan Ahli Madya, SKP-nya yaitu terkelolanya bahan perpustakaan. Dengan salah satu IKI-nya adalah jumlah Pathfinder terpublikasi yang mengedukasi masyarakat (koleksi buku dari Aplikasi Maca Dina Digital Library/CANDIL). Pada jenjang ahli di bawahnya, sampai dengan jenjang terampil dapat dibuat Cascading dengan IKI dari butir-butir kegiatan.
Saat tercapai keselarasan pada pemetaan SKP JF Pustakawan dan IKI pada tiap jenjang jabatan dengan mengutamakan nilai-nilai integritas ASN, Insya Allah sasaran strategis meningkatnya kegemaran membaca masyarakat di Jawa Barat dengan indikator target IPLM dan TGM, dapat terwujud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
