Monday, 22 Syawwal 1443 / 23 May 2022

74 Tahun Berlalu, Warga Palestina tanpa Kewarganegaraan

Selasa 30 Nov 2021 19:38 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah

 Warga Palestina berkumpul di bagian pembatas pemisah Israel, sementara mereka menunggu tentara Israel mengizinkan mereka melintasi pagar, di desa Nilin, Tepi Barat, barat Ramallah,  Ahad ( 7/11//2021). Hampir dua dekade setelah Israel memicu kontroversi di seluruh dunia dengan membangun penghalang selama pemberontakan Palestina, itu telah menjadi fitur yang tampaknya permanen dari lanskap - bahkan ketika Israel mendorong warganya untuk menetap di kedua sisi.

Foto:
Hak-hak warga Palestina harus dipertahankan, tidak dapat diubah atau dicabut.

Israel terus menduduki tanah Palestina dengan memperluas pemukimannya, dan merampas hak-hak paling dasar warga Palestina. Hukum internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal.

Nihil Solusi

Para ahli menilai tidak ada harapan di masa mendatang untuk pembentukan negara Palestina. Seorang penulis dan analis politik, Talal Okal mengatakan, setelah bertahun-tahun, pembentukan Negara Palestina di perbatasan pra-1967 telah menjadi "impian yang dibuat-buat."

"Tidak ada ruang untuk solusi berdasarkan negosiasi yang akan memberikan Palestina sebuah Negara merdeka, terlepas dari perbatasan, ukuran, dan spesifikasinya," kata Okal kepada Anadolu Agency.

Selain menganggap Israel bertanggung jawab atas situasi Palestina saat ini, Okal mengatakan tidak ada tekanan yang dilakukan pada Israel untuk memberikan hak-hak mereka kepada Palestina. Hal ini terutama mengingat percepatan normalisasi Arab-Israel, perpecahan antar-Palestina, hingga penurunan dukungan internasional.

Okal meyakini pilihan utama yang tetap terbuka bagi Palestina dalam upaya mendirikan negara merdeka. Menurutnya opsi itu dengan menghidupkan kembali konflik dengan Israel.

Sementara menghargai solidaritas internasional dengan perjuangan Palestina, ia harus berpendapat bahwa itu tetap menjadi masalah hubungan masyarakat yang tidak memiliki dampak nyata di lapangan. "Palestina perlu memahami bahwa proyek Zionis adalah ekspansionis dan kolonial, dan tidak hanya berusaha untuk mendirikan negara bagi orang-orang Yahudi di tempat geografis tertentu," kata Okal.

"Kita harus menghidupkan kembali konflik (dengan Israel) lagi," katanya.

a

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA