Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

Ini Aturan Baru Perjalanan Internasional Jalur Darat

Selasa 30 Nov 2021 11:08 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha

Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) berjalan di area kedatangan internasional setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (29/11/2021). Pemerintah memberlakukan larangan WNA dari Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong untuk masuk ke wilayah Indonesia guna mencegah masuknya varian COVID-19 B.1.1.529 atau Omicron dan mewajibkan karantina selama 14 hari bagi penumpang yang berkunjung dari negara tersebut, sedangkan penumpang dari selain negara tersebut wajib karantina selama tujuh hari.

Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) berjalan di area kedatangan internasional setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (29/11/2021). Pemerintah memberlakukan larangan WNA dari Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong untuk masuk ke wilayah Indonesia guna mencegah masuknya varian COVID-19 B.1.1.529 atau Omicron dan mewajibkan karantina selama 14 hari bagi penumpang yang berkunjung dari negara tersebut, sedangkan penumpang dari selain negara tersebut wajib karantina selama tujuh hari.

Foto: Antara/Fauzan
Pelaku perjalanan internasional wajib karantina selama 7 hari sejak kedatangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan baru perjalanan internasional jalur darat untuk mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 yakni Omicron. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Internasional Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.

“Kami tetap mengizinkan pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri memasuki Indonesia dengan syarat tetap mengikuti protokol kesehatan ketat," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (30/11). 

Baca Juga

Meskipun begitu, Budi mengatakan terdapat ketentuan yang mengalami penyesuaian dalam SE 104 Tahun 2021. Dalam SE terbaru tersebut, Indonesia menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) secara langsung maupun transit setelah berkenjung 14 hari dari negara dengan kriteria tertentu. 

Budi menjelaskan, kriteria negara tersebut yakni yang sudah mengkonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru Omicron yaitu Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong. Selain itu juga negara yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru signifikan yakni Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho.

Budi menegaskan, seluruh pelaku perjalanan internasional, baik WNI maupun WNA harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur. Khsususnya ketentuan yang ada di Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

"Selain itu, pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia maupun operator moda transportasi di titik pintu masuk perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” tutur Budi.  

Jika para pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia ada yang belum memiliki aplikasi PeduliLindungi maka wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap. Selain itu juga harus menunjukkan surat hasil negatif RT-PCR.

Pembatasan pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia dengan moda transportasi darat dilakukan melalui melalui  dua pintu masuk perjalanan penumpang internasional. Budi mengatakan dua pintu masuk untuk transportasi darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

Budi mengatakan alur kedatangan pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia dengan moda transportasi darat di Perbatasan Malaysia-Kalimantan Barat yaitu untuk pelaku perjalanan karena deportasi. "Ini akan difasilitasi dan dikumpulkan oleh Konjen RI di Sarawak diantar dengan Mobil Bus dengan biaya yang ditanggung oleh pihak Konjen RI menuju ke perbatasan serta diarahkan ke Gedung PLBN oleh Petugas TNI dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk pendataan lebih lanjut,” tutur Budi.

Sementara pelaku perjalanan mandiri dapat menggunakan biaya pribadi dari tempat kerja ke perbatasan. Lalu akan diarahkan ke Gedung PLBN untuk pendataan lebih lanjut.

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA