Selasa 30 Nov 2021 01:15 WIB

Serahkan DIPA 2022, Jokowi Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

APBN 2022 harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus Yulianto
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11).
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11). Jokowi pun mengingatkan jajarannya bahwa pandemi masih belum berakhir.

“Dengan mengucap bismillah, dengan ini saya serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022,” ujar Jokowi.

Dikatakan Jokowi, pada 2022 nanti, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, ia juga meminta, agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap varian baru yang muncul di sejumlah negara, seperti varian Omicron. 

Untuk itu, Jokowi pun meminta jajarannya agar menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sedini mungkin. “Antisipasi dan mitigasi perlu dipersiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang kita lakukan serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sedang kita laksanakan menghadapi ketidakpastian tahun 2022,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Presiden menekankan, APBN 2022 juga harus dirancang secara responsif, antisipatif, dan juga fleksibel. Selain itu, juga diperlukan inovasi dan antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi, serta menjaga tata kelola dengan baik.

Jokowi mengatakan, APBN 2022 memiliki peran sentral. Sebagai Presidensi G20, lanjutnya, pemerintah harus menunjukan kemampuannya dalam menghadapi perubahan iklim, terutama pengurangan emisi dan melakukan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.

“Kita harus menunjukkan aksi nyata pada green dan sustainable economy,” tambahnya.

APBN 2022, kata dia, juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Jokowi pun menyampaikan, enam fokus kebijakan utama pemerintah nanti, yakni: 1. Melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan. 3. Peningkatan SDM yang unggul. 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kemampuan adaptasi teknologi. 5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, dan 6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien

“Tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian di bidang kesehatan dan ekonomi harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” jelas Jokowi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement