REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sebuah survei menunjukkan masyarakat dominan puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menangani masalah pandemi Covid-19. Survei tersebut dilaksanakan oleh Kajian Politik Nasional (KPN) periode 22--25 November 2021.
“Jumlah angka persentase 63,1 persen responden menyatakan puas dan 11,6 persen menyatakan sangat puas, sementara 17 persen menyatakan tidak puas, dan 8,3 persen sangat tidak puas," ujar Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul dalam keterangannya di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dikutip Ahad (28/11).
Adib menuturkan, survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling (MRS) dengan margin of error kurang lebih 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung oleh tim lembaga KPN terhadap 800 responden yang merupakan warga Banten.
"Dari hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Banten dalam menangani dan menanggulangi Covid-19 sudah baik," tuturnya.
Penilaian terkait penanganan Covid-19 di Provinsi Banten, menurut Adib, meliputi soal kecepatan penanganan, ketersediaan obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, hingga oksigen. Selain itu juga mengenai keluarnya beleid tentang penanganan Covid-19 yang dinilai responsif.
Hal itu merujuk Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020, yang disusul dengan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19. Dalam Perda Penaggulangan Covid-19 ditekankan adanya sanksi administratif denda paling sedikit Rp 300 ribu dan paling banyak Rp 3 juta bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan.
Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar, diberi sanksi pembekuan izin usaha paling singkat 30 hari. "Pergub dan Perda ini dianggap oleh responden sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim dalam menekan jumlah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat," kata Adib.
Hanya saja, berdasarkan survei yang sama, layanan kesehatan mendapatkan persentase 6,8 persen alias nilainya kecil. Responden meminta agar layanan bidang kesehatan di Pemprov Banten paling mendesak untuk ditingkatkan. Program yang diharapkan untuk segera ditangani justru berkaitan dengan masalah ekonomi.
"Hasil survei yang kami lakukan, kategori program Pemerintah Provinsi Banten yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah sembako murah, dimana ada 17,9 persen responden menginginkan program tersebut dilaksanakan," jelas Adib.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
