REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menetapkan status tanggap darurat bencana untuk Kecamatan Sukawening dan Karangtengah akibat terdampak banjir bandang pada Sabtu (27/11). Status tanggap darurat bencana akan berlaku selama tujuh hari.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan selama masa tanggap darurat, ia akan berupaya melakukan penanganan pascabencana. Salah satunya adalah membersihkan rumah warga dan memperbaiki fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
"Kita tanggap darurat sampai tujuh hari. Nanti bisa diperpanjang kalau diperlukan," kata dia, Ahad (28/11).
Helmi mengatakan Kecamatan Karangtengah merupakan wilayah yang paling terdampak. Di wilayah itu, setidaknya terdapat 200 KK terdampak. Sebanyak 53 KK atau 220 jiwa dilaporkan mengunsi.
Selain itu, terdapat lima jembatan yang rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Karangtengah. Lahan pertanian warga juga terdampak. Sebanyak dua unit kendaraan roda dua dan satu unit kendaraan roda empat juga dilaporkan rusak.
Sementara di Kecamatan Sukawening, terdapat 112 KK atau 317 jiwa yang terdampak banjir bandang. Sebanyak 15 KK atau 65 jiwa dilaporkan mengungsi. Di wilayah itu, dilaporkan terdapat tiga rumah terdampak, 107 unit rumah rusak ringan, satu unit rumah rusak sedang, dua tempat ibadah terdampak, satu fasilitas kesehatan terdampak, dua TPT sayap bendungan rusak, jalur pipa air bersih sepanjang 1.000 meter hanyut, tiga jembatan terdampak, lima unit kendaraan roda dua hanyut, satu unit kendaraan roda dua terdampak, satu unit kendaraan roda empat terdampak, akses jalan 200 meter meter, dan 100 hektare sawah terdampak.
"Kami saat ini masih berupaya membersihkan sisa lumpur, agar rumah bisa digunakan kembali. Kita juga akan mendata mereka yang tak bisa kembali ke rumah," ujar Helmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
