Saturday, 27 Syawwal 1443 / 28 May 2022

Kontroversi Aturan Work From Home di Portugal

Ahad 28 Nov 2021 10:28 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolandha

Work from home (WFH) (ilustrasi). Portugal membuat undang-undang baru tentang bekerja dari rumah.

Work from home (WFH) (ilustrasi). Portugal membuat undang-undang baru tentang bekerja dari rumah.

Foto: Pixabay
Orang tua memiliki hak untuk bekerja di rumah jika mereka memilih opsi tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, LISBON -- Undang-undang baru Portugal tentang bekerja dari rumah membuat negara Uni Eropa (UE) itu terdengar seperti surga pekerja. Hanya saja, ada sederetan pertanyaan dari aturan yang terlihat menyenangkan pegawai itu.

Perusahaan tidak dapat mencoba menghubungi staf mereka luar jam kerja. Mereka harus membantu staf membayar tagihan gas rumah, listrik, dan internet pekerja. Atasan dilarang menggunakan perangkat lunak digital untuk melacak dilakukan pekerja jarak jauh.

Baca Juga

Sebagian besar negara UE memiliki undang-undang khusus tentang kerja jarak jauh, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Banyak negara lain sedang mempertimbangkannya melalui amandemen, ekstensi, atau konvensi.

Ketika pekerjaan rumahan tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, hak untuk memutuskan hubungan pekerja seperti memungkinkan staf untuk mengabaikan masalah pekerjaan di luar jam kerja formal diadopsi. Upaya ini sebelum pandemi sudah coba diterapkan di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Belgia, kemudian ini sekarang menjadi standar hampir di semua negara.

Tapi Portugal mengambil konsep itu selangkah lebih maju, dengan mengalihkan tanggung jawab ke perusahaan. "Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menahan diri dari menghubungi karyawan di luar jam kerja, kecuali dalam situasi force majeure," uja aturan baru yang berarti peristiwa yang tidak terduga atau tidak dapat dikendalikan.

Orang tua atau pengasuh dengan anak-anak hingga delapan tahun memiliki hak untuk bekerja dari rumah jika mereka memilih. Kondisi ini bisa dilakukan selama jenis pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan teleworking.

Denda untuk perusahaan yang melanggar hukum mencapai hampir 10.000 euro untuk setiap pelanggaran. Aturan Portugis dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari apa yang dikenal sebagai WFH.

Hanya ada satu masalah, yaitu hukum mungkin tidak berfungsi. Kritikus mengatakan aturan baru itu setengah matang, kurang detail dan tidak layak. Mereka bahkan mungkin menjadi bumerang dengan membuat perusahaan enggan mengizinkan bekerja dari rumah sama sekali.

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA