Wednesday, 24 Syawwal 1443 / 25 May 2022

PUPR Percepat Pengembangan Kawasan Perbatasan di Kalimantan 

Ahad 28 Nov 2021 07:49 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha

Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur

Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur

Pembangunan jalan sepanjang 1.832 kilometer dilakukan secara bertahap di Kalimantan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pengembangan kawasan perbatasan di Kalimantan. Hal tersebut menjadi bagian pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan untuk memperkokoh negara serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan, dan pemerataan pembangunan di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jalan akses dan paralel perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi negara untuk memperkuat pertahanan dan keamanan. Selain itu juga  mendorong tumbuhnya embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. 

Baca Juga

"Saya melihat ruas jalan Nanga Era-Batas Kaltim sudah memenuhi standar jalan nasional, lebar tujuh meter. Belum seluruhnya beraspal, sebagian masih  agregat dan tanah yang dipadatkan, dan masih ada yang belum tembus. Kami targetkan hingga 2024 jalan sudah tembus dan sebagian besar beraspal," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (27/11). 

Basuki menjelaskan, di Kalimantan secara bertahap dilaksanakan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.832 kilometer. Jalan tersebut berada di tiga provinsi yakni Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Utara (Kaltara). 

Di Provinsi Kalimantan Barat, Basuki mengatakan pembangunan jalan perbatasan sepanjang 811 kilometer juga sudah dibangun dengan status hingga akhir 2021 sudah tembus seluruhnya. Kondisi jalan tersebut berupa tanah sepanjang 277 kilometet, agregat 172 kilometer, dan aspa atau rigid 363 kilometer. 

Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 406 kilometer telah tembus dengan kondisi  tanah 155 kilometet, agregat 165 kilometer, dan aspal 86 kilometet. "Ditargetkan pada tahun 2024, jalan perbatasan di Kaltim dapat diselesaikan dalam kondisi aspal 295 kilometer, agregat 63 kilometet, dan sisanya berupa tanah sepanjang 48,5 kilometer," ungkap Basuki. 

Sementara di Kalimantan Utara, secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 614 kilometer tengah dibangun. Basuki menuturkan, saat ini masih tersisa sepanjang 36 kilometer yang belum tembus yakni berada di sekitar Metulang, Kabupaten Malinau hingga Batas Provinsi Kaltim. Sementara untuk jalan yang sudah tembus sepanjang 578 kilometer kondisinya tanah 452 kilometet, agregat 118 kilometer, dan aspal 9 kilometer. 

Selain membuka keterisolasian wilayah, Basuki mengtakan, pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan juga berfungsi untuk meningkatkan akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang juga dibangun Kementerian PUPR. Terdapat 9 PLBN yang sudah selesai maupun tengah dibngdun di Kalimantan yang meliputi lima PLBN yaotu Nanga Badau, Entikong, Aruk, Sei Kelik, dan Jagoi Babang di Kalimantan Barat, dan 4 PLBN di Kalimantan Utara yaitu Sei Pancang, Labang, Long Midang, dan Long Nawang. 

Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat menuju kawasan perekonomian, Basuki mengharapkan PLBN dapat membangkitkan jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. "Barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah," jelas Basuki.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA