REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Guru SD Negeri 20 Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Mariana (38) mengaku ikhlas belasan tahun mengabdi sebagai guru honorer dengan honorarium yang diterimanya Rp 300 ribu per bulan. "Saya bertahan menjadi guru honorer karena kecintaan terhadap pekerjaan yang sudah saya jalani sejak 2007," kata Mariana yang dihubungi dari Lhokseumawe, Jumat (26/11).
Mariana mengatakan meski upah diterima jauh dari kata layak, semangatnya dalam mengajar peserta didik sangat tinggi. Hal itu dilakukan semata-mata untuk melahirkan generasi yang cerdas.
"Saya senang mengajar anak-anak. Honorarium itu pastinya tidak cukup, apalagi saya memiliki empat anak. Tapi, tidak apa-apa karena saya cinta pekerjaan guru. Mungkin dengan ketulusan ini nanti saya bakal lulus pegawai negeri sipil," kata Mariana.
Warga Kemukiman Buloh Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, ini mengaku semangat mengajarnya tidak terlepas dari dukungan sang suami yang yang berdagang mi Aceh. "Kalau saya sedang mengajar, anak-anak dijaga suami. Suami buka usaha di rumah, jadi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan dapur. Gaji saya hanya cukup untuk biaya transportasi saja, malahan terkadang kurang," kata Mariana.
Sebelumnya, kata Mariana, ia merupakan guru honorer dengan surat keputusan Bupati Aceh Utara. Namun sejak, Juli 2021, ia tidak pernah mendapatkan gaji lagi.
"Dulu saya digaji Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Namun sejak beberapa bulan lalu, saya tidak dapat lagi honorarium. Saya berharap dengan adanya program seleksi PPPK, para guru honorer dapat lebih sejahtera," kata Mariana.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Utara Sarjan meminta pemerintah menyejahterakan para guru honorer dalam meningkatkan kualitas pendidikan. "Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru-guru honorer, gaji guru honorer di Aceh Utara jauh dari kata sejahtera. Jika guru bekerja dengan nyaman, maka hasilnya juga akan lebih maksimal," kata Sarjan.
Menurut Sarjan, saat ini Kabupaten Aceh Utara masih sangat kekurangan guru pegawai negeri sipil. Bahkan ada beberapa sekolah di pedalaman hanya memiliki dua guru pegawai negeri sipil dan selebihnya guru honorer.
Sarjan mengatakan pemerintah, baik pusat maupun daerah harus melihat secara nyata di lapangan terkait kondisi guru-guru yang bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. "Saya berharap pada momentum hari guru tahun ini, ke depannya nasib seluruh guru, khususnya guru honorer bisa lebih baik lagi dan semakin diperhatikan pemerintah, baik di daerah maupun pusat," kata Sarjan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
