REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Pemerintah mencatat penyerapan dana APBD yang masih mengendap di bank sebesar Rp 226 triliun di seluruh daerah di Indonesia. Sedangkan di Papua, jumlahnya sebesar Rp 12 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, adanya APBN dan APBD tujuannya untuk mendorong ekonomi terutama situasi pandemi. "Dana yang ada di perbankan Papua, masih ada Rp 12 triliun, masa beasiswa aja tidak dibayarkan," ujarnya saat konferensi pers kunjungan kerja menteri keuangan secara virtual, Jumat.

Menurutnya, pemerintah berupaya mendorong ekonomi di Papua dana otonomi khusus (otsus) hingga pembangunan. Pada kuartal III 2021, pertumbuhan ekonomi Papua berhasil melampaui nasional sebesar 14,54 persen.

“Saya berharap ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi. Karena, Papua ini, pada 2021 pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dari nasional. Saya lihat di atas 14 persen," ucapnya.

Sri Mulyani menyebut, salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Papua karena komoditas yang dihasilkan di Papua. "Ini karena ke Papua memang juga sangat di-drive oleh komoditas. Dalam situasi ini nanti Papua akan menikmati selain dana otsus, akan mendapatkan dana bagi hasil. Apalagi kemarin kita sudah mendukung sepenuhnya untuk penyelenggaraan PON yang sukses," kata dia.

Ke depan, dia berharap, momentum pertumbuhan ekonomi ini dapat dijaga. Hal ini seiring tumbuhnya ekonomi agar SDM di Papua juga dapat ditingkatkan.

"Kita semua mengharapkan ini menjadi momentum kebangkitan bagi Papua di dalam rangka terus membangun terutama sumber daya manusianya menjadi manusia-manusia yang hebat," ujarnya. 

"Jadi kita berharap seluruh anggaran yang sudah dialokasikan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin menciptakan perbaikan SDM dan kesejahteraan serta mendorong perekonomian bangkit kembali," katanya lagi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika