Yusril: tak Kaget MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra | Foto: Republika/Fauziah Mursid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan selama belum diperbaiki dalam rentang dua tahun ke depan, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dapat mengambil kebijakan baru dengan didasarkan pada UU Cipta Kerja. 

Yusril mengatakan, dalam waktu tersebut, pemerintah setidaknya dapat melakukan dua upaya. "Pertama, memperkuat Kementerian Hukum dan HAM sebagai law centre dan menjadi leader dalam merevisi UU Cipta Kerja," ujar Yusril lewat keterangan tertulisnya, Jumat (26/11).

Baca Juga

"Kedua, pemerintah dapat segera membentuk Kementerian Legislasi Nasional yang bertugas menata, mensinkronisasi, dan merapikan semua peraturan perundang-undangan dari pusat sampai ke daerah," katanya.

Ia menjelaskan, UU Cipta Kerja menggunakan metode omnibus law yang meniru Amerika Serikat dan Kanada. Namun, metode tersebut berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Dalam undang-undang tersebut, setiap pembentukan peraturan maupun perubahannya, secara prosedur harus tunduk pada UU PPP. Adapun dalam undang-undang tersebut, tak mengatur metode omnibus law.

"Sebab itu, ketika UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan meniru gaya omnibus law diuji formil dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, UU tersebut bisa dirontokkan oleh MK," ujar Yusril.

MK akan memutus bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja menabrak prosedur pembentukan undang-undang. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Tidak heran dan tidak kaget jika MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional, masih bagus MK hanya menyatakan inkonstitusional bersyarat. Kalau murni inkonstitusional, maka pemerintah Presiden Jokowi benar-benar berada dalam posisi yang sulit," ujar Yusril.

"Presiden Joko Widodo (harus) bertindak cepat melakukan revisi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja, tanpa harus menunggu dua tahun," sambungnya.

 

 

Terkait


Putusan MK di UU Ciptaker, Yusril Nilai Pemerintah Beruntung

Yusril: Tak Heran MK Nyatakan UU Ciptaker Inskonstitusional

Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

YLBHI: Hentikan Penerapan UU Cipta Kerja

Baleg: Perbaikan UU Cipta Kerja tak Perlu Masuk Prolegnas

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image