REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Jumlah porsi anggaran pada beberapa program prioritas di Kota Bogor yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 Kota Bogor dipangkas. Hal itupun menjadi pertanyaan jajaran DPRD Kota Bogor, kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Salah satu program prioritas yang diusulkan namun dikurangi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor, ialah jumlah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari rencana semula sebanyak 4.500 menjadi 3.500 penerima.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mempertanyakan mengapa anggaran RTLH mesti dikurangi. Padahal bantuan RTLH merupakan salah satu program prioritas dan menurutnya masih banyak program lain yang bisa ditunda
“Kenapa program RTLH yang harus dikurangi. Kan masih banyak program lain yang bisa ditunda. Misalnya anggaran pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya apa. Kan ini bisa ditunda dulu,” kata Atang.
Selain RTLH, dalam rapat pembahasan RAPBD 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan TAPD Kota Bogor, sejumlah program prioritas lain pun ikut dikurangi porsi anggarannya.
Seperti anggaran penyelesaian Masjid Agung Kota Bogor, pembangunan sekolah baru (SD dan SMP), rehabilitasi gedung sekolah rusak, iuran BPJS warga miskin, beasiswa, penanganan Covid-19, honor guru ngaji, dana fasilitasi disabilitas, penanggulangan banjir, dan infrastruktur wilayah.
Lantaran banyaknya program prioritas yang dikurangi porsi anggarannya, hal tersebut membuat rapat pembahasan RAPBD 2022 antara Banggar DPRD bersama TAPD Kota Bogor berjalan alot.
Bahkan Banggar DPRD Kota Bogor belum menyepakati RAPBD 2022 perihal program prioritas yang akan dituangkan. Termasuk besaran anggaran alokasi untuk program-program tersebut.
“Kami mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan di dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah. Tapi kami belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangkasan beberapa program prioritas, padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Atang.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bogor, Jenal Muttaqin. Dia meminta kepada Pemkot Bogor agar tidak memangkas anggaran pada program prioritas. Justru, menurutnya program prioritas harus diperkuat seiring dengan keyakinan pendapatan akan meningkat pada tahun depan.
“Itu untuk membiayai belanja prioritas. Jangan sampai pandemi Covid-19 selalu jadi alasan. Kita harus optimis di tahun 2022,” ujar Jenal.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, juga meminta agar TAPD Kota Bogor kembali merumuskan rasionalisasi anggaran tanpa harus memotong pos anggaran RTLH. Sebab menurutnya, anggaran untuk pembangunan RTLH merupakan salah satu pos esensial yang harus dijaga karena programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saya minta RTLH tetap bisa dipertahankan 4000 rumah dan sesuai target bahwa dalam lima tahun itu kita bisa menyentuh 20 ribu rumah. Jadi saya minta anggarannya jangan dipangkas,” kata Dadang.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga menyinggung soal rencana adanya rasionalisasi RTLH sebanyak 1000 rumah. Ia meminta agar sebelum melakukan rasionalisasi, TAPD memberikan informasi terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bogor wilayah mana saja yang akan dirasionalisasi.
“Kami berharap informasi ini lebih awal diberikam ke kami. Kami berharap itu tidak dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan program kerja walikota kan untuk mengurangi RTLH,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
