REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta kian menguatkan komitmennya dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Salah satu bukti komitmennya itu dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
Melalui SPIP, Pemkab Purwakarta berupaya merealisasikan sistem pemerintahan yang efektif, adil, jujur, transparan dan akuntabel. Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda konsolidasi persiapan implementasi SPIP Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 di Hotel Harper Bungursari, Purwakarta, belum lama ini.
‘’Dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa, setidaknya ada empat misi yang menjadi prioritas kami,’’ ujar Ambu Anne, begitu panggilan akrabnya. Salah satu dari misi itu, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
Untuk mewujudkan misi tersebut, tegas dia, harus ada komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder. Menurutnya, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.
Tujuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara atau aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
‘’SPIP merupakan alat kendali untuk mencapai tujuan bagi instansi pemerintah sesuai amanat PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP,’’ tambahnya. SPIP ini juga, sambung Anne, merupakan representasi atau bentuk pertanggungjawaban pemerintahan kepada masyarakat.
Pihaknya menegaskan, semangat reformasi birokrasi adalah modal dasar untuk mendorong implementasi SPIP di Kabupaten Purwakarta. Pada prinsipnya, tutur Anne, reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, menuntut adanya komitmen bersama dalam mewujudkan SPIP di Kabupaten Purwakarta.
Dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi tiga komponen. Pertama, penetapan tujuan yang berkaitan erat dengan kualitas perencanaan maka menuntut peran aktif dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas mulai dari RPJMD, Renstra sampai Renja OPD.
Kedua, berkaitan dengan struktur yang menuntut adanya komitmen dari seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Purwakarta. Dalam mewujudkan hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
Sementara yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pencapaian tujuan yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan yang menuntut peran Bagian Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).
Dalam mewujudkan ketiga komponen SPIP itu, harus didukung oleh pelaporan keuangan dan pengamanan atas Aset Daerah yang menjadi leading sector Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). BKAD pula yang membantu OPD dalam mewujudkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
