Saturday, 22 Rabiul Akhir 1443 / 27 November 2021

Saturday, 22 Rabiul Akhir 1443 / 27 November 2021

MK Tolak Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja

Kamis 25 Nov 2021 16:00 WIB

Rep: Flori Sidebang/ Red: Andi Nur Aminah

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Foto: Prayogi/Republika.
MK memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan oleh sejumlah kalangan buruh. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman pada Kamis (25/11).

"Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI," kata Anwar saat membacakan amar putusan melalui akun Youtube MK.

Baca Juga

"Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian," imbuhnya.

Namun demikian, MK memerintahkan pemerintah dan DPR melakukan perbaikan UU Ciptaker dalam jangka waktu dua tahun. Jika dalam waktu yang telah ditentukan itu tidak menyelesaikan perbaikan, maka UU tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen," ujar Anwar.

Selain itu, lanjutnya, MK juga akan menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA