Thursday, 27 Rabiul Akhir 1443 / 02 December 2021

Thursday, 27 Rabiul Akhir 1443 / 02 December 2021

Jenderal AS Ungkap Opsi JIka Negosiasi dengan Iran Gagal

Kamis 25 Nov 2021 15:02 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Teguh Firmansyah

 Foto satelit dari Planet Labs Inc. menunjukkan fasilitas nuklir Natanz Iran pada hari Rabu, 14 April 2021.

Foto satelit dari Planet Labs Inc. menunjukkan fasilitas nuklir Natanz Iran pada hari Rabu, 14 April 2021.

Foto: ap/Planet Labs Inc.
Jenderal AS mengakui Iran semakin dekat dengan kemampuan buat senjata nuklir.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kepala Komando Pusat Amerika Serikat (AS) Jenderal Kenneth McKenzie mengatakan pada Rabu (24/11), pemerintahan Presiden AS Joe Biden berusaha untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran. Hanya saja Washington siap untuk tindakan militer jika pembicaraan dengan Teheran gagal.

"Presiden kami mengatakan mereka (Iran) tidak akan memiliki senjata nuklir," kata McKenzie kepada majalah Time.

"Para diplomat memimpin dalam hal ini, tetapi Komando Pusat selalu memiliki berbagai rencana yang dapat kami laksanakan, jika diarahkan," katanya.

Menurutnya, pemerintah membuat keputusan sadar untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran ini melalui saluran diplomatik. Kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Teheran adalah cara lebih baik untuk menyelesaikan persoalan dari perspektif kolektif.

Baca Juga

McKenzie juga yakin Teheran belum membuat keputusan untuk bergerak maju menciptakan hulu ledak nuklir.  Namun, ia membagikan kekhawatiran negara aliansi di Timur Tengah tentang kemajuan yang dibuat oleh Iran. "Mereka sangat dekat saat ini," katanya.

"Sepertinya mereka mereka suka dengan gagasan agar mampu menuntaskan pengembangan tersebut.”

Putaran negosiasi tidak langsung berikutnya mengenai kembalinya kesepakatan nuklir atau Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) akan dimulai Senin (29/11). Pembicaraan ini kembali setelah terhenti pada Juni karena pemilihan presiden Iran.

Pemerintahan Biden telah berusaha untuk kembali ke kesepakatan yang ditinggalkan pendahulunya Donald Trump pada 2018. Setelah keluar dari kesepakatan, pemerintahan Trump memberlakukan kembali serangkaian sanksi hukuman terhadap Iran.

Iran telah mengatakan bahwa agar pembicaraan berhasil AS harus setuju untuk tidak pernah meninggalkan kesepakatan. Washington pun harus mencabut semua sanksi terhadap Teheran.

Washington menyatakan hanya dapat mencabut beberapa sanksi, dan meninggalkan ratusan sanksi tambahan yang berkaitan dengan perilaku Teheran  'mengganggu stabilitas' di kawasan.

Utusan khusus AS untuk Iran, Robert Malley, sebelumnya mengatakan AS akan mempertimbangkan opsi lain jika kesepakatan tidak dapat dicapai. Namun, The New York Times melaporkan pada akhir pekan bahwa banyak penasihat Biden ragu bahwa memperkenalkan sanksi baru akan berhasil menekan Iran untuk mengubah arah.

Sejak AS meninggalkan perjanjian nuklir pada 2019, Iran telah mengurangi komitmennya. Negara ini, menurut Asosiasi Energi Atom Internasional (IAEA), memperkaya uranium hingga 60 persen dan menggunakan sentrifugal canggih.

Badan tersebut mengatakan dalam laporan triwulanan rahasianya bahwa Iran memiliki perkiraan stok 17,7 kilogram uranium yang diperkaya hingga kemurnian fisil 60 persen. Jumlah ini naik dari yang dilaporkan sebelumnya 10 kilogram.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA