REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dinas Pendidikan Kota Surabaya belum bisa memberikan asesmen untuk 49 sekolah menengah pertama (SMP) yang mengajukan untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Belum diberikannya asesmen tersebut disebabkan kurang lengkapnya persyaratan administrasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat Dinas Pendidikan.
Plt Kabid Sekolah Menengah Disdik Surabaya, Tri Aji Nugroho mengatakan, SOP itu dibuat mengacu pada SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Pertama, setiap sekolah wajib melakukan tes dwab PCR bagi guru dan siswa. Kedua, sekolah diwajibkan melakukan proses administrasi, mulai perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi PTM, hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung.
"Ketika mereka sudah menyelesaikan itu (administrasi), kita evaluasi langsung. Kemudian segera kita terbitkan rekom PTM-nya," kata Aji di Surabaya, Rabu (24/11).
Aji menerangkan, hingga saat ini ada beberapa sekolah yang masih belum menerima hasil tes swab PCR dan proses administrasi serta dokumen selama simulasi PTM. Oleh sebab itu, pihaknya belum memberikan rekomendasi untuk menggelar PTM bagi sekolah-sekolah dimaksud.
"Contoh terkait pernyataan orang tua apakah bersedia untuk mengantar, menjemput, dan mengizinkan anaknya. Mereka (sekolah) juga harus mengupload video maupun foto ketika simulasi PTM, karena ada beberapa yang belum mengupload-kan itu, sehingga kami mengembalikannya lagi ke sekolah," ujar Aji.
Aji melanjutkan, agar semua sekolah SMP di Kota Pahlawan dapat menggelar PTM, pihaknya telah berkoordinasi dengan masing-masing sekolah untuk segera merampungkan syarat yang sudah ditentukan. Bahkan, pihaknya juga membuat sistem untuk manajemen PTM, agar sekolah negeri dan swasta segera mendapatkan asesmen.
"Kami sudah membuat sistem untuk memanage PTM. Jadi disampaikan melalui sistem tersebut, alasan kenapa ditolak dan segala macam. Sudah kami sosialisasikan juga agar segera di-follow up apa saja persyaratannya yang kurang," kata dia.
Berdasarkan data Disdik Kota Surabaya, dari 250 sekolah SMP negeri dan swasta, ada 105 yang belum mendapat rekomendasi PTM. Dari 105 yang belum mendapatkan rekomendasi itu, ada 49 sekolah yang mengajukan namun ditolak. Sedangkan yang lain masih belum proses melakukan pengajuan.
"Jadi, ada sekitar 60-an yang belum proses pengajuan simulasi ke PTM-nya lagi. Tapi kami sudah ingatkan di pertemuan melalui daring, yang dipimpin oleh Pak Kepala Dispendik dan bidang sekolah menengah. Kita tanya, apa saja sih yang perlu dilengkapi," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Ia mengingatkan, kegiatan PTM digelar dengan menerapkan dengan protokol kesehatan ketat. Eri pun menegaskan, setiap sekolah yang akan menggela4 PTM harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.
“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD, SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
