REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapatkan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 5,24 miliar atas prestasinya dalam kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), di bawah kendali Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kinerja tahun 2021. Pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan diterima oleh Bupati Banyumas Achmad Husein di Ballroom 3 The Ritz-Carlton Hotel Pacific Place SCBD Jakarta, Rabu (24/11) yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait.
Trofi dan piagam penghargaan diterima oleh Bupati Achmad Husein bersama sejumlah gubernur, bupati dan wali kota daerah lain pada acara rapat koordinasi pelaksanaan kinerja tahun 2022.
Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, prestasi tersebut diraih tidak lepas karena kinerja pelayanan ke masyarakat yang terbuka, mudah, dan cepat. Di antaranya dengan cara pro aktif-jemput bola melalui mal pelayanan publik (MPP). MPP di Banyumas merupakan yang pertama di Jawa Tengah, sehingga menjadi salah satu percontohan di tingkat nasional.
"Kalau dari wilayah Jawa Tengah, mau membuat MPP, referensi ya di sini. Bahkan dari luar juga banyak. Oleh pemerintah, prosedur (SOP) di MPP juga jadi rujukan dalam pembuatan peraturan terkait MPP," kata Bupati Banyumas dalam rilis yang diterima Republika, Rabu (24/11).
Bupati menambahkan, terkait hadiah insentif yang sebesar Rp 5,24 miliar, rencananya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan yakni menambah anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Di luar prestasi ini, sebelumnya Banyumas juga menerima DID sekitar Rp 7 miliar, dari inovasi pelayanan publik PSC 119, di bidang kesehatan.
"Kita berterima kasih untuk semua instansi yang terlibat, karena pelayanan ini tidak hanya untuk PTSP saja, tapi juga untuk Operasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga mendukung. Di MPP ini, keterpaduan semua pelayanan di masyarakat bisa dalam satu lokasi. Keberhasilan ini berkat kerja keras mereka dan dukungan masyarakat," jelas Bupati Husein.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Amrin Ma'ruf dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa untuk penilaian kinerja kategori kabupaten, Banyumas meraih juara dua nasional, sehingga berhak menerima hadiah, di antaranya dana insentif daerah (DID) sekitar Rp 5,24 miliar.
"Kita (Banyumas) hanya kalah di skor indikator nilai investasi dengan Kabupaten Gresik yang jadi juara pertama, karena di daerah itu sudah ada kawasan khusus industri. Sedangkan di Banyumas sedang disiapkan," kata Amrin.
Ia menjelaskan, ada 20 indikator penilaian. Beberapa indikator, mendapat nilai penuh (100), seperti pelayanan perizinan, berbagai inovasi dan pencegahan dari praktik tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), termasuk komitmen kuat dalam pelayanan.
Menurutnya, untuk Mal Pelayanan Publik (MPP), menjadi rujukan nasional maupun menjadi role model dalam penyusunan Perpres Nomor 25 tahun 2021 tentang MPP. MPP Banyumas kini sudah tersedia 28 gerai dengan 500 jenis layanan.
Komunikasi antar OPD sudah terbangun sinergitas dalam sistem yang terintegrasi. Mengingat, ujung tombak pelayanan publik ada di dinas-dinas teknis.
Menurut Amrin meski penghargaan ini menjadi kebanggaan, namun bukan menjadi tujuan. Hal yang utama, lanjut dia, adalah cara untuk memotivasi diri, bahwa bekerja dalam memberikan pelayanan ke masyarakat lebih baik lagi, khususnya kalangan pengusaha dan pelaku usaha. Untuk OPD, supaya dalam bekerja tetap mengikuti intruksi dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
"Keberhasilan ini sekaligus wujud realisasi visi-misi bupati-wakil bupati yang pertama, yakni menjadi barometer pelayanan publik di Indonesia," ujar Amrin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
