REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Amerika Serikat (AS) mengundang Taiwan ke Konferensi Tingkat Tinggi untuk Demokrasi pada bulan depan. Ini merupakan sebuah langkah yang akan membuat China geram.

Dalam daftar undangan Departemen Luar Negeri AS, ada 110 peserta yang akan hadir dalam konferensi yang digelar secara virtual pada 9 dan 10 Desember. Konferensi ini bertujuan untuk membantu menghentikan kemunduran demokrasi, serta erosi hak dan kebebasan di seluruh dunia. China dan Rusia tidak termasuk dalam daftar undangan konferensi tersebut.

Taiwan menerima undangan konferensi demokrasi ketika China telah meningkatkan tekanan pada sejumlah negara untuk menurunkan atau memutuskan hubungan dengan Taipei. Beijing mengklaim Taiwan sebagai wilayah kedaulatannya. 

Konferensi Demokrasi yang digelar Departemen Luar Negeri AS bertujuan untuk membuka dialog antara negara yang memiliki demokrasi yang matang, dengan negara yang demokrasinya berada di bawah ancaman. Prancis dan Swedia akan membagikan pengalaman mereka sebagai negara dengan demokrasi yang matang. 

Filipina, India dan Polandia juga hadir dalam konferensi tersebut. Para aktivis dari ketiga negara itu mengatakan, demokrasi di negara mereka berada di bawah ancaman.

Beberapa sekutu AS seperti Jepang dan Korea Selatan diundang dalam konferensi tersebut. Sementara negara Asia yang lain seperti Thailand dan Vietnam tidak diundang. 

Mesir dan Turki dijadwalkan hadir dalam konferensi tersebut. Sedangkan perwakilan dari Timur Tengah hanya dihadiri oleh Israel dan Irak.

Presiden AS Joe Biden mengulangi dukungan untuk kebijakan Satu China. Tetapi di sisi lain, Biden juga menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.