Thursday, 27 Rabiul Akhir 1443 / 02 December 2021

Thursday, 27 Rabiul Akhir 1443 / 02 December 2021

Mahfud: Mengerikan Bagi Kapal China Saat Presiden ke Natuna

Rabu 24 Nov 2021 09:48 WIB

Rep: Flori Sidebang/ Red: Ilham Tirta

 Sebuah helikopter melakukan pendaratan di atas dek KRI Makassar 590 yang sedang berlayar di Laut China Selatan, Selasa (1/4).

Sebuah helikopter melakukan pendaratan di atas dek KRI Makassar 590 yang sedang berlayar di Laut China Selatan, Selasa (1/4).

Pemerintah mengaku serius menjaga wilayah perbatasan di Laut Cina Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan terus hadir dan menjaga perbatasan wilayah Indonesia. Dia menyebut, pemerintah bakal melakukan penguatan dari dalam terkait dengan adanya gangguan di Laut Natuna atau Laut China Selatan.

Mahfud menjelaskan, penguatan yang dimaksud, antara lain, dengan memperkuat pertahanan di laut, darat, dan udara serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar. Hal ini ia sampaikan saat melakukan perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan KRI Semarang, Selasa (23/11).

"Awal 2020, ketika kapal-kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini, Presiden ke sini, saya ke sini. Lalu kita katakan, ini wilayah kita. Jadi, mengerikan bagi mereka bahwa kita ada, maka mereka semua mundur...mundur…," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (24/11).

Menurut dia, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di belahan barat, yaitu tepatnya di Natuna. Karena, Mahfud melanjutkan, wilayah ini menjadi akses masuknya kapal-kapal dan perahu asing, baik yang berbendera maupun yang gelap.

Selain melakukan penguatan dari dalam, Mahfud menuturkan, pemerintah juga melakukan pengaturan kepada sejumlah pemangku kepentingan di bidang kelautan. "Stakeholder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata-mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan," ujarnya.

Kemudian, Mahfud melanjutkan, pemerintah juga akan melakukan pembangunan bersifat multidimensi, yaitu dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini, dia menjelaskan, menjadi bukti negara berkomitmen mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia.

"Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapapun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana. Namun, kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," kata Mahfud.

Karena itu, Mahfud mengatakan, sesuai pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melaksanakan pengawasan dan patroli. Selain itu, dilakukan pembangunan di bidang ekonomi. "Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," katanya menegaskan.

Baca juga : Satgas Jelaskan Fase Covid-19 dari Epidemi Menuju Endemi

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA