Sunday, 1 Jumadil Awwal 1443 / 05 December 2021

Sunday, 1 Jumadil Awwal 1443 / 05 December 2021

APBI Dukung Skema Pajak Karbon Sektor Energi

Selasa 23 Nov 2021 18:42 WIB

Red: Nidia Zuraya

Emisi Karbon

Emisi Karbon

Foto: Republika.co.id
Pemerintah memperkenalkan pajak karbon dalam UU HPP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menyatakan dukungannya terhadap skema pajak karbon yang digulirkan pemerintah di sektor energi."Ini satu hal yang sangat didukung oleh APBI karena kami sadar bahwa kami adalah bagian dari satu ekosistem tertentu dan kami akan bergerak di dalam naungan yang lebih besar, yaitu pencapaian net zero emissions target," kata Wakil Ketua APBI Aziz Armand dalam acara bertajuk Indonesia EBTKE ConEx yang dipantau di Jakarta, Selasa (23/11).

Indonesia bersama seluruh negara di dunia telah berkomitmen bersama untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Pemerintah memperkenalkan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk mendukung komitmen internasional tersebut.

Baca Juga

Pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan peta jalan dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), serta kesiapan sektor dan kondisi ekonomi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan penerapan pajak karbon punya pengaruh pada tambahan biaya dan harga baik di sektor hulu dan hilir bagi pemasar energi yang menghasilkan karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp 30 per kilogram setara karbon dioksida yang diberlakukan pada April 2022.

Kebijakan ini diterapkan kepada subsektor PLTU batu bara dengan skema cap and tax.Subjek pajak karbon merupakan orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau aktivitas yang menghasilkan karbon.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA