REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), menyoroti penyerangan Komando Rayon Militer (Koramil) Suru-Suru di Kabupaten Yahukimo, Papua, yang menyebabkan seorang prajurit TNI Sertu Ari Baskoro gugur dan melukai Danramil Suru-Suru Kapten Inf Arviandi. Gus Muhaimin mendesak TNI serta aparat lainnya segera menghentikan kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) agar tidak memakan korban lebih banyak.

"Saya kira sudah waktunya aparat lebih tegas terhadap KKB. Apalagi sekarang mereka sudah berani masuk tempat-tempat fasilitas negara, bahkan Koramil juga diserang," kata Gus Muhaimin di Jakarta, Selasa (23/11).

Selain itu, Gus Muhaimin juga meminta optimalisasi kinerja dan peran Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mengusut rentetan kekerasan yang dilakukan KKB. Ia mengingatkan agar BIN tidak masuk terlibat operasi tempur tapi cukup di ranah intelijen.

"Peran BIN tentu saja harus lebih optimal lagi. Cari siapa dalangnya (KKB), lokasinya di mana, berapa jumlah anggotanya, itu yang harus dipecahkan oleh BIN. Jadi menurut saya BIN jangan masuk ke ranah operasi tempur, seharusnya di ranah intelijen saja dengan melakukan operasi intelijen baik strategis maupun taktis," tegasnya.

Ketua Umum PKB ini menambahkan, mengatasi permasalahan di Papua yang melibatkan KKB memerlukan pendekatan khusus. Pertama, pendekatan humanisme di Papua seperti yang diajarkan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur harus diperkuat.

Menurutnya, pendekatan ala Gus Dur saat ini cenderung kurang dijalankan dengan baik oleh pemerintah. "Padahal pendekatan ini sangat-sangat positif, nilai-nilai humanisme yang diwariskan Gus Dur saya yakin bisa membuat Papua teduh," tutur Gus Muhaimin.

Kedua, lanjut Gus Muhaimin, pendekatan kesejahteraan. Dia menyatakan, pendekatan kesejahteraan sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah secara masif, pembangunan sekolah, infrastruktur jalan, jalan tol, sarana komunikasi fasilitas lainnya dan pasar-pasar.

Ketiga, pendekatan keamanan. Dalam kontek ini Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk menyusun langkah taktis dan kompilatif antara penegakan hukum dengan operasi tempur.

"Saya kira pendekatan keamanan ini menjadi tugas Panglima TNI yang baru. Tentu saja berat, tapi semua ini harus dilakukan demi kedamaian di Papua. Apa dan bagaimana strateginya perlu disusun dengan baik, cepat, dan terukur," ucapnya.