Sunday, 1 Jumadil Awwal 1443 / 05 December 2021

Sunday, 1 Jumadil Awwal 1443 / 05 December 2021

AS Masuk dalam Daftar Negara Alami Kemunduran Demokrasi

Selasa 23 Nov 2021 14:33 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Teguh Firmansyah

Bendera pendukung Donald Trump dikibarkan pendukungya saat massa menyerbu Capitol Hill pada Rabu (6/1).

Bendera pendukung Donald Trump dikibarkan pendukungya saat massa menyerbu Capitol Hill pada Rabu (6/1).

Foto: Michael Reynolds/EPA
Kemunduran demokrasi AS terlihat saat Donald Trump pertanyakan hasil pemilu 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya masuk ke dalam negara yang mengalami kemunduran demokrasi. Kategori itu diberikan oleh Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilihan yang melihat kemerosotan terlihat dimulai pada 2019.

"Tahun ini kami mengodekan Amerika Serikat sebagai kemunduran untuk pertama kalinya, tetapi data kami menunjukkan bahwa episode kemunduran dimulai setidaknya pada 2019,” kata laporan berjudul "Global State of Democracy 2021".

Organisasi yang berbasis di Stockholm itu membuat penilaian tahunannya menggunakan indikator demokrasi selama 50 tahun. Ini menempatkan sekitar 160 negara ke dalam tiga kategori, yaitu demokrasi, termasuk kemunduran demokrasi, pemerintah hibrida, dan rezim otoriter.

Secara global, dikutip dari Aljazirah, laporan itu mengatakan lebih dari satu dari empat orang hidup dalam demokrasi yang mundur. Sementara dua pertiga dunia hidup dalam demokrasi yang mundur, hibrida, atau rezim otoriter.

"Titik balik bersejarah terjadi pada 2020-2021 ketika mantan presiden Donald Trump mempertanyakan legitimasi hasil pemilu 2020 di Amerika Serikat," demikian bunyi laporan itu.

Laporan itu merujuk pada kampanye mantan presiden dan sekutunya untuk membatalkan hasil pemilu AS 2020. Kondisi ini memuncak dengan pendukung Trump menyerbu kursi legislatif AS pada 6 Januari.

Laporan itu juga mengutip polarisasi yang berkembang di AS serta undang-undang pemungutan suara negara bagian secara tidak proporsional mempengaruhi minoritas secara negatif.
 
Sekretaris Jenderal IDEA Kevin Casas-Zamora menyebut kemerosotan demokrasi yang terlihat di AS sebagai salah satu perkembangan yang paling mengkhawatirkan dalam laporan tahun 2021. Casas-Zamora memperingatkan efek knock-on.
 
"Kontestasi kekerasan Pemilu 2020 tanpa bukti kecurangan telah direplikasi, dengan cara yang berbeda, di tempat-tempat yang beragam, seperti Myanmar, Peru dan Israel," katanya.

Laporan juga menilai bahwa demokrasi yang mundur di dunia telah berlipat ganda dalam dekade terakhir. Selain AS, daftar tersebut mencakup negara-negara anggota Uni Eropa Hungaria, Polandia, dan Slovenia. Sedangkan, dua negara yang masuk dalam daftar tahun lalu, Ukraina dan Makedonia Utara, dihapus tahun ini setelah situasi membaik.

Sementara itu, Turki, Nikaragua, Serbia, Polandia, dan Brasil dinilai mengalami penurunan demokrasi paling signifikan selama dekade terakhir. Laporan itu mengatakan pada tahun 2020 ada 98 negara demokrasi di dunia, 20 pemerintah "hibrida", termasuk Rusia, Maroko, dan Turki, dan 47 rezim otoriter, yang meliputi Cina, Arab Saudi, Ethiopia, dan Iran.

Tren ke arah erosi demokrasi telah menjadi lebih akut dan mengkhawatirkan sejak dimulainya pandemi Covid-19. "Beberapa negara, khususnya Hungaria, India, Filipina, dan Amerika Serikat, telah [memaksakan] tindakan yang merupakan pelanggaran demokrasi, yaitu, tindakan yang tidak proporsional, ilegal, tidak terbatas atau tidak terkait dengan sifat darurat," kata laporan tersebut.
 
 

Baca Juga

 
 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA