REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan komitmen pemerintah terhadap target pencapaian sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Wapres mengatakan, meski pandemi Covid-19 melanda Indonesia tidak akan mengubah komitmen tersebut.
"Meskipun kita masih berjuang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, target pencapaian SDGs tidak boleh bergeser," kata Wapres saat hadir di acara Indonesia’s Sustainable Development Goals Annual Conference Tahun 2021, Selasa (23/11).
Wapres menyebut, Indonesia justru bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian SDGs. Karena itu, pemerintah memanfaatkan momentum Presidensi G20 untuk mengusung agenda strategis di tingkat global termasuk dalam pencapaian SDGs. Namun, ia menilai, dibutuhkan kolaborasi untuk menyosialisasikan konsep SDGs dalam aksi-aksi nyata yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
"Kolaborasi dibutuhkan untuk membumikan SDGs ke dalam aksi-aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, yang merupakan empat pilar utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Wapres.
Selain itu, Wapres juga menilai perlunya inovasi pembiayaan dalam percepatan pencapaian SDGs dengan berbagai pihak. Wapres mengatakan demikian, lantaran percepatan pencapaian SDGs membutuhkan pendanaan yang besar.
Menurut Wapres, sebelum pandemi saja celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar. Apalagi dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen.
"Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah, hingga tingkat desa, untuk menutup celah pembiayaan," kata Kiai Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf menilai, aspek pembiayaan menjadi kunci karena kesiapan dan respons setiap negara berbeda, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Karena itu, ia mengatakan pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta disesuaikan dengan konteks Indonesia.
Ia mencontohkan, dalam pencapaian tujuan pertama SDGs untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem secara global di tahun 2030, pemerintah sudah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem lebih awal pada tahun 2024.
"Kemudian, berkaitan dengan pencapaian tujuan kedua SDGs, kita ingin penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, sebagaimana amanat Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting," katanya.
Wapres menekankan, yang terpenting adalah terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif semua pihak. Sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
