Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (22/11) mendorong tindakan segera untuk menopang bank-bank Afganistan.
Dalam laporan sebanyak tiga halaman tentang sistem perbankan dan keuangan Afganistan yang dilihat oleh Reuters, Program Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan biaya ekonomi dari runtuhnya sistem perbankan dan dampak sosial negatif yang diakibatkannya "akan sangat besar."
Ekonomi Afganistan terjun bebas setelah pengambilalihan Taliban membuat dukungan asing menarik dana secara tiba-tiba. Hal ini membuat tekanan berat pada sistem perbankan yang akhirnya menetapkan batas penarikan mingguan untuk menghentikan laju simpanan.
"Sistem pembayaran keuangan dan bank Afganistan berantakan. Masalah bank-run (ketika sekelompok besar deposan menarik uang dari bank secara bersamaan) harus diselesaikan dengan cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi Afganistan yang terbatas dan mencegah sistem perbankan runtuh,” kata laporan UNDP.
Sayangnya, upaya mencari cara untuk mencegah keruntuhan diperumit oleh sanksi internasional terhadap para pemimpin Taliban.
"Kami perlu menemukan cara untuk memastikan bahwa jika kami mendukung sektor perbankan, kami tidak mendukung Taliban,” ujar Abdallah al Dardari, Kepala UNDP di Afganistan, kepada Reuters.
"Kami berada dalam situasi yang mengerikan sehingga kami perlu memikirkan semua opsi yang mungkin dan kami harus berpikir melampaui batasan," katanya. "Apa yang dulunya tidak terpikirkan tiga bulan lalu menjadi bisa dipikirkan sekarang."
Sistem perbankan Afganistan sudah rentan sebelum Taliban berkuasa, tetapi sejak pengambilalihan itu, bantuan pembangunan asing telah mongering. Miliaran dolar aset Afganistan dibekukan di luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok bantuan sedang berjuang untuk mendapatkan cukup uang ke Afganistan.
"Tanpa sistem perbankan, semua ini tidak akan terjadi”
Usulan UNDP untuk menyelamatkan sistem perbankan mencakup skema penjaminan simpanan, langkah-langkah untuk memastikan kecukupan likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah, serta opsi penjaminan kredit dan penundaan pembayaran pinjaman.
"Koordinasi dengan Lembaga Keuangan Internasional, dengan pengalaman luas mereka tentang sistem keuangan Afganistan, akan sangat penting untuk proses ini,” kata UNDP dalam laporannya, mengacu pada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
PBB telah berulang kali memperingatkan sejak Taliban mengambil alih Afganistan bahwa ekonomi negara itu berada di ambang kehancuran yang kemungkinan akan semakin memicu krisis pengungsi. UNDP mengatakan bahwa jika sistem perbankan gagal, perlu waktu puluhan tahun untuk membangunnya kembali.
Laporan UNDP mengatakan bahwa dengan tren saat ini dan pembatasan penarikan, sekitar 40% dari basis simpanan Afganistan akan hilang pada akhir tahun. Dikatakan bank telah berhenti memberikan kredit baru, dan kredit macet hampir dua kali lipat menjadi 57% pada September dari akhir 2020.
"Jika tingkat kredit bermasalah ini terus berlanjut, bank mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dalam enam bulan ke depan. Dan saya optimistis,” kata al Dardari.
Ketika PBB berusaha untuk mencegah kelaparan di Afganistan, al Dardari juga memperingatkan tentang konsekuensi dari runtuhnya perbankan untuk pembiayaan perdagangan.
"Afganistan tahun lalu mengimpor barang dan produk dan jasa senilai sekitar $7 miliar, sebagian besar bahan makanan… Jika tidak ada pembiayaan perdagangan, gangguannya sangat besar,” katanya. "Tanpa sistem perbankan, semua ini tidak akan terjadi.”
pkp/ha (Reuters)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
