Sunday, 1 Jumadil Awwal 1443 / 05 December 2021

Sunday, 1 Jumadil Awwal 1443 / 05 December 2021

Jokowi akan Sampaikan Kebutuhan Dana Transisi Energi di G20

Senin 22 Nov 2021 15:21 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya

Joko Widodo

Joko Widodo

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Transisi energi akan menimbulkan gap harga energi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan secara tegas ihwal kebutuhan dana terkait transisi energi kepada para pemimpin G20 di Forum KTT G20, di Bali, tahun 2022. Hal itu diungkapkan Presiden dalam pidatonya pada acara pembukaan "The 10th Indo EBTKE Conex 2021" dari Istana Negara, Jakarta, Senin (22/11), sebagaimana disaksikan secara virtual.

"Saya akan ngomong ke semua pemimpin G20, saya tidak mau kita bicara lagi kayak 2 tahun lalu, kayak setahun lalu, saya ingin pertanyaannya ini, ada kebutuhan dana sekian, caranya apa yang bisa kita lakukan, kalau ada berarti bisa menyelesaikan transisi energi, kalau ndak ya kita nggak usah bicara. Pusing tapi nggak ada hasilnya," kata Presiden Jokowi.

Baca Juga

Presiden menjelaskan dalam upaya mendukung transisi energi global kepada energi baru terbarukan, ada harga yang harus dibayar atas kenaikan harga energi tersebut nantinya. Gap tersebut tidak mungkin dibiayai oleh negara atau dibebankan kepada masyarakat.

"Misalnya ini pendanaan datang, investasi datang, kan harganya (energi baru) tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang bayar gap-nya ini. Ini yang belum ketemu. Negara kita? nggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun. Nggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik? juga tidak mungkin. Ramai nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu, karena itu kenaikan sangat tinggi sekali," jelas Presiden.

Presiden mengaku telah menugaskan Menko Maritim dan Investasi, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN untuk merumuskan skenario berkaitan hal tersebut disertai kalkulasi nyata. Jika ada skenario yang baik dan nyata, maka skenario itu akan disampaikan dalam pertemuan G20 di Bali tahun depan.

"Karena kalau ini bisa kita transisikan, pasti ada harga yang naik, lha pas naik ini, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab. Pemerintah? masyarakat? atau masyarakat global? mau mereka nombokin ini? bukan sesuatu yang mudah. Tetapi negara kita sekali lagi memiliki potensi yang sangat besar sekali. Sungai, hydropower dari sungai, Indonesia memiliki 4.400 sungai yang gede maupun yang sedang, yang bisa kita pakai untuk hydropower. Tapi investasinya besar sekali," jelasnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA