REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (22/11) memperingatkan sistem perbankan Afghanistan akan runtuh dalam hitungan bulan. Hal ini disebabkan oleh nasabah yang tidak dapat membayar kembali pinjaman, simpanan yang lebih rendah, dan krisis likuiditas.
Laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) sebanyak tiga halaman tentang perbankan dan sistem keuangan Afghanistan mengatakan biaya ekonomi dari runtuhnya sistem perbankan dan akibat dampak sosial yang negatif akan sangat besar. Sejak Taliban kembali berkuasa, Amerika Serikat (AS) membekukan aset bank sentral Afghanistan senilai miliaran dolar. Selain itu, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah menangguhkan bantuan keuangan untuk pembangunan.
Hal ini telah membuat ekonomi Afghanistan terjun bebas dan menempatkan tekanan berat pada sistem perbankan yang menetapkan batas penarikan uang secara mingguan. "Sistem pembayaran keuangan dan bank Afghanistan berantakan. Masalah perbankan harus diselesaikan dengan cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi Afghanistan yang terbatas dan mencegah sistem perbankan runtuh,” kata laporan UNDP.
Kepala UNDP Afghanistan, Abdallah al Dardari, menyebut perlu menemukan cara untuk mencegah jatuhnya perekonomian yang disebabkan oleh sanksi internasional. “Kami perlu menemukan cara untuk memastikan jika kami mendukung sektor perbankan, kami tidak mendukung Taliban,” ujar al Dardari kepada Reuters.
"Kami berada dalam situasi yang mengerikan sehingga kami perlu memikirkan semua opsi yang mungkin. Apa yang dulunya tidak terpikirkan tiga bulan lalu menjadi bisa dipikirkan sekarang," kata al Dardari menambahkan.
Usulan UNDP untuk menyelamatkan sistem perbankan mencakup skema penjaminan simpanan dan langkah-langkah untuk memastikan kecukupan likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah. Selain itu, upaya lainnya yaitu opsi penjaminan kredit dan penundaan pembayaran pinjaman.
“Koordinasi dengan Lembaga Keuangan Internasional, pengalaman luas mereka tentang sistem keuangan Afghanistan akan sangat penting untuk proses ini,” kata UNDP dalam laporannya mengacu pada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
Sejak Taliban kembali berkuasa, PBB telah berulang kali memperingatkan ekonomi Afghanistan berada di ambang kehancuran dan kemungkinan dapat memicu krisis pengungsi. UNDP mengatakan jika sistem perbankan telah runtuh, maka perlu waktu puluhan tahun untuk membangunnya kembali.
Laporan UNDP menyebut dengan tren saat ini dan pembatasan penarikan, sekitar 40 persen dari basis simpanan Afghanistan akan hilang pada akhir tahun. Bank telah berhenti memberikan kredit baru. Kredit macet hampir dua kali lipat menjadi 57 persen pada September dari akhir 2020.
“Jika tingkat kredit bermasalah ini terus berlanjut, bank mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dalam enam bulan ke depan," kata al Dardari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
