Senin 22 Nov 2021 14:22 WIB

Presiden Minta Penggunaan Kompor Listrik, Ini Kata Pengamat

Dalam imolementasinya, pemerintah perlu menjamin ketersediaan kompor listrik.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolandha
Demo masak menggunakan kompor listrik. Fokus pemerintah memangkas defisit neraca perdagangan dapat dilakukan dengan mengonversi LPG ke kompor bersih berbasis listrik atau dikenal kompor induksi.
Foto: Republika/Edi Yusuf
Demo masak menggunakan kompor listrik. Fokus pemerintah memangkas defisit neraca perdagangan dapat dilakukan dengan mengonversi LPG ke kompor bersih berbasis listrik atau dikenal kompor induksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fokus pemerintah memangkas defisit neraca perdagangan dapat dilakukan dengan mengonversi LPG ke kompor bersih berbasis listrik atau dikenal kompor induksi. Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo menggaungkan pemanfaatan kompor listrik yang makin masif selain penggunaan mobil listrik.

Menurutnya, peningkatan konsumsi listrik, akan menguntungkan negara dari sisi neraca perdagangan. Pasalnya, selama ini pemerintah harus mengimpor gas LPG, sehingga berisiko mengorbankan devisa.

Baca Juga

Berkaca dari kinerja 2020, konsumsi LPG pada 2020 mencapai 8 juta ton. Adapun sebesar 6,1 juta ton atau 76 persen LPG berasal dari impor.

Sebenarnya, upaya mendorong penggunaan kompor induksi telah dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020 - 2024. Salah satu fungsi beleid ini ialah menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral. Selain itu, penggunaan kompor induksi juga mendukung target pemerintah dalam mendorong konsumsi listrik per kapita sebesar 1.408 kWh/kapita pada 2024.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan arahan Presiden Joko Widodo untuk memasifkan penggunaan kompor induksi idealnya disikapi oleh para jajarannya. "Kompor induksi itu bisa jadi gaya hidup atau green community. Nah sekarang, perintahnya (Presiden) sudah betul, tapi yang di bawahnya sudah melaksanakan belum?" katanya, Senin (22/11).

Menurutnya, setelah gerakan mendorong penggunaan kompor listrik terjadi, pemerintah juga perlu memastikan penyediaan barang tersebut. Agus juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadirkan industri kompor listrik di Tanah Air.

"Kalau sudah didorong, nanti kompornya dari mana? Apakah impor, atau sudah ada kapasitas produksi yang memadai di dalam negeri?" ujarnya.

Terkait upaya membumikan penggunaan kompor listrik, sebenarnya PLN tengah mengencarkan gerakan konversi kompor LPG ke kompor induksi ditargetkan bisa berjalan hingga 1 juta unit. Tahun lalu, telah bersinergi dalam penandatanganan nota kesepahaman Kerja Sama dalam Rangka Mendukung Gerakan Konversi 1 Juta Kompor LPG ke Kompor Induksi serta Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan antara PLN dengan Bank Tabungan Negara (BTN).

Selain itu, Dewan Energi Nasional (DEN) juga telah meluncurkan penggunaan kompor induksi kepada seluruh pegawai di lingkungan DEN. Ini sekaligus untuk mendorong percepatan energi transisi di Indonesia.

Agus menambahkan untuk mempercepat program transisi energi, seperti mendorong kendaraan listrik ataupun penggunaan kompor induksi, memerlukan komitmen bersama.

"Sekarang kita nantikan kebijakan turunannya seperti apa, sehingga arah implementasinya jelas," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement