REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Zainur Mashir Ramadhan, Haura Hafizhah
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta KH Munahar Muchtar mengakui, bahwa pihaknya membentuk pasukan siber (cyber army) untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, Munahar menegaskan, pembentukan pasukan siber itu tidak terkait dengan dana hibah Rp 10,6 miliar dari Pemprov DKI Jakarta.
"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar dalam pernyataan tertulisya, di Jakarta, Sabtu (20/11).
Menurut Munahar, gagasan pembentukan pasukan siber muncul dalam rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10). Dalam pembahasan program MUI DKI Jakarta ke depan, dibahas juga semakin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama.
"Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army," katanya.
Adapun alasan pasukan siber dibentuk untuk membela Anies, Munahar menjelaskan, Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta. Tetapi, hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di Internet.
"Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita, saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar.
Pasukan siber nantinya bertugas melawan konten yang menyerang ulama dan Anies, dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial. "MUI tidak usah takut untuk mengatakan yang haq itu haq. Saya punya prinsip, kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya.
Terkait dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan pasukan siber MUI DKI Jakarta, Munahar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber. Tetapi, untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI DKI Jakarta.
"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim, menilai, MUI DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 10,6 miliar. Menurut Lukman, dana hibah Pemprov DKI Jakarta dari APBD, sesungguhnya dananya bersumber dari rakyat, bukan dari gubernur.
"MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman kepada wartawan.
In Picture: Respons Covid-19 di Kota Jakarta Termasuk Terbaik di Dunia
Ikuti Whatsapp Channel Republika
