REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar segera menyiapkan perencanaan transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau. Peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim.
Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina dan PT PLN di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa (16/11) lalu. "Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa,” ucap Jokowi dalam arahannya yang baru diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (20/11).
Jokowi mengatakan, penyiapan transisi energi menuju energi hijau merupakan keharusan. Karena itu, ia meminta agar menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju transisi energi.
"Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geothermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu. Semuanya mulai diidentifikasi karena akan diteken kita,” lanjut Jokowi.
Jokowi menyebut, suplai energi di Indonesia terbesar saat ini masih dari batu bara yang sebesar 67 persen, kemudian bahan bakar atau fuel 15 persen, dan gas 8 persen. Ia menilai jika Indonesia bisa mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat mempengaruhi mata uang Indonesia.
Selama ini, pemerintah sulit menyelesaikan masalah dalam neraca pembayaran karena impor minyak yang terlalu besar. "Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN oversupply. Artinya, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” ujarnya.
Kemudian terkait investasi, Jokowi menyebut banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di Pertamina dan juga PLN. Namun rumitnya birokrasi pemerintahan dan juga di BUMN membuat para investor terhambat dalam merealisasikan investasinya.
Karena itu, Jokowi mendorong jajarannya untuk tidak mempersulit masuknya investasi di Pertamina dan PLN. "Keputusan investasi boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama. Sebuah rencana besar negara itu juga punya,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dunia cepat mengalami perubahan sehingga rencana besar yang tengah dilakukan dapat berubah menyesuaikan keadaan. Karena itu, ia berharap agar kesempatan investasi dari luar harus terbuka seluas mungkin.
"Sekali lagi kesempatan untuk investasi di Pertamina, kesempatan untuk investasi di PLN itu terbuka sangat lebar kalau saudara-saudara terbuka, membuka pintunya juga lebar-lebar,” ucapnya. Dalam acara ini, turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
