REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) akan berupaya melakukan evaluasi agar tidak ada lagi intervensi politik kepada aparatur sipil negara (ASN) di suatu daerah, khususnya saat pilkada.
"Kami terus berupaya, mudah-mudahan ke depan sistem kepegawaian kita bisa dilakukan evaluasi sehingga tidak ada lagi intervensi politik di dalam kehidupan birokrasi," kata Ketua Umum DPN Korpri Zudan Arif Fakrullah saat penutupan MTQ ke-5 tingkat nasional di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (19/11) malam.
Dia menuturkan, pihaknya banyak mendapat laporan dari ASN yang ada di berbagai daerah menjadi korban intervensi politik. Seperti turun dari Eselon 1 menjadi Eselon 2, bahkan ada yang tidak diberi jabatan.
"Sering dari Korpri mendapatkan pengaduan, saat ini banyak anggota Korpri pejabat Eselon 1 di daerah yang diturunkan jabatannya menjadi Eselon 2. Banyak yang di-nonjobkan sebagai imbas dari pilkada, ini menjadi evaluasi kami dari Korpri," ujar dia.
Dengan kondisi tersebut, Zudan menyampaikan, permohonan maaf kepada para ASN yang menjadi korban politik saat pemilihan kepala daerah (pilkada). "Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena banyak kekurangan kami, terutama kepada seluruh ASN yang hari ini masih berduka karena selalu ada imbas politik dari setiap ritual lima tahunan, yaitu pilkada," tutur dia.
Dia mengatakan, dengan kondisi tersebut, kini dijadikan dasar pengambilan tema pada pelaksaan MTQ Ke-5 Korpri tingkat nasional yang dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yaitu "ASN Bersatu, Korpri Tangguh, Indonesia Tumbuh". Zudan juga memohon kepada seluruh ASN untuk mengokohkan diri dan bersatu dalam menghadapi hal demikian.
"Karena kami dari Korpri mohon maaf belum mampu menjaga sistem karir dari rekan-rekan semua, menghindari intervensi politik yang sampai saat ini kami belum bisa menjaga sistem karir dan sistem married dari anggota Korpri," ujar dia.
Ketua Umum DPN Korpri tersebut mengaku, bakal melakukan evaluasi sehingga tidak ada lagi intervensi politik dalam kehidupan birokrasi di seluruh Tanah Air."Kalau bisa kita wujudkan otonomi birokrasi, mudah-mudahan akan menjadikan kita semua para ASN berkontribusi kepada Ibu Pertiwi dengan lebih tenang dan menyusun sistem karir yang lebih berkepastian," kata Ketua Umum DPN Korpri Zudan Arif Fakrullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
